Transisi Energi dan Mineral Kritis, Suara Buruh dan Komunitas Terpinggirkan dalam Pusaran Konflik

Intens.id, JAKARTA - Wacana transisi energi dan pengembangan industri mineral kritis, khususnya nikel, kembali menjadi sorotan tajam setelah Ketua Serikat Buruh Industri, Pertambangan, dan Energi, Junaid Judda, menolak menjadi pembicara dalam Eastern Indonesia International Conference on Energy Transition and Critical Minerals.

Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena Junaid Judda menilai konferensi tersebut belum merepresentasikan kepentingan buruh dan masyarakat yang selama ini menanggung dampak langsung dari industri ekstraktif.

Konflik ketenagakerjaan dan persoalan lingkungan hidup di kawasan industri, menurutnya, jauh lebih kompleks daripada sekadar isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, melainkan akumulasi dari berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan.

Junaid Judda menegaskan bahwa PHK massal yang terjadi pada akhir 2024 di smelter Bantaeng, misalnya, hanyalah puncak gunung es dari persoalan hubungan ketenagakerjaan yang rumit.

"Persoalan di smelter Bantaeng bukan sekadar pemutusan hubungan kerja, tetapi akumulasi dari persoalan kompleks dalam hubungan ketenagakerjaan, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum,” ujar Junaid.

Ia merinci, masalah-masalah tersebut meliputi jam kerja yang tidak manusiawi, upah lembur yang tidak dibayarkan sesuai ketentuan, minimnya perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3), minimnya perlindungan hak normatif buruh, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah.