Transisi Energi dan Mineral Kritis, Suara Buruh dan Komunitas Terpinggirkan dalam Pusaran Konflik

Kritik keras ini menggarisbawahi bahwa transisi energi yang adil seharusnya tidak hanya memastikan keberlanjutan rantai pasok mineral kritis untuk industri global, tetapi juga harus menjamin hak-hak buruh, melindungi ruang hidup masyarakat, dan memastikan negara memberikan perlindungan hukum yang kuat.

Dampak masif industri ekstraktif juga dirasakan langsung oleh masyarakat di garis depan. Di Desa Torobulu, Sulawesi Tenggara, misalnya, warga menghadapi kenyataan pahit bahwa wilayah pertambangan semakin mendekati permukiman, sumber mata air vital, lahan tambak, dan wilayah pesisir.

Laporan dari warga menunjukkan adanya penyempitan ruang hidup yang drastis, perubahan signifikan pada kondisi sumber air, sedimentasi parah di wilayah pesisir yang mengancam mata pencarian nelayan, serta konflik sosial yang telah berlangsung lama. Bahkan, masyarakat yang berani menyampaikan protes seringkali harus menghadapi tekanan dan proses hukum, menambah daftar panjang penderitaan mereka.

Pengalaman Torobulu menjadi bukti nyata bahwa ekstraksi nikel tidak hanya mengubah bentang alam secara fisik, tetapi juga secara fundamental memengaruhi struktur dan hubungan sosial di dalam masyarakat, di mana warga kehilangan kontrol atas tanah, air, dan masa depan kampung mereka.

Suardi, seorang warga dari Desa Borong Loe, Kabupaten Bantaeng, menyampaikan kesaksian yang mengharukan mengenai perubahan drastis dalam hidupnya. Ia menceritakan bagaimana dulunya masyarakat di kampungnya hidup harmonis dengan lingkungan, menjaga hutan, kebun, sumber air, dan laut sebagai sumber pangan. Namun, semua itu berubah ketika kebutuhan global terhadap energi non-fosil mengusik kedamaian mereka.

“Pemerintah menyebutnya hilirisasi nikel, perusahaan menyebutnya transisi energi. Bagi kami, hilirisasi adalah smelter yang mengubah sawah menjadi pabrik,” ungkap Suardi dengan nada getir.