Transisi Energi dan Mineral Kritis, Suara Buruh dan Komunitas Terpinggirkan dalam Pusaran Konflik

Partisipasi semacam itu menjadi semu ketika masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agenda, keputusan, dan tindak lanjut forum. Lebih jauh, kehadiran masyarakat dalam forum-forum semacam itu tidak boleh dimanfaatkan untuk membangun kesan bahwa warga telah menyetujui perluasan pertambangan, hilirisasi, atau pengembangan industri mineral kritis.

Masyarakat menuntut agar pembicaraan mengenai transisi energi oleh pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil tidak berhenti pada perumusan rekomendasi, deklarasi, atau standar baru yang bersifat normatif. Mereka harus terlebih dahulu mendorong penyelesaian konflik nyata yang dihadapi warga di lapangan.

Transisi energi yang adil, menurut kelompok masyarakat dan buruh, tidak memiliki legitimasi apabila dibangun di atas tanah yang dirampas, lingkungan yang tidak dipulihkan, buruh yang tidak dilindungi hak-haknya, dan suara masyarakat yang hanya digunakan sebagai pelengkap.

Oleh karena itu, transisi energi yang sesungguhnya adil harus dimulai dengan proses mendengar secara tulus, melindungi hak-hak dasar, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di garis depan ekstraksi mineral kritis. Tanpa langkah-langkah konkret ini, transisi energi hanya akan menjadi narasi indah di atas kertas, sementara di lapangan, penderitaan buruh dan masyarakat terus berlanjut.