KaPeKa ke DPRD Bantaeng: Jangan Biarkan PHK Sepihak Berlanjut!

"PHK ini bukan hanya persoalan individu pekerja, tetapi juga masalah struktural yang membutuhkan kebijakan tegas dari DPRD dan pemerintah daerah." ujar Ketua SBIPE.

Wakil Ketua I DPRD, Hj. Kasmawati, merespons pernyataan KaPeKa dengan menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD menolak PHK sepihak. "Kalau pekerja kembali menjadi pengangguran, bagaimana bisa dikatakan Bantaeng bangkit? Lebih baik tenaga kerja asing saja yang dikurangi," tegasnya. Ia juga menyatakan bahwa DPRD memahami kekhawatiran KaPeKa dan akan mendorong pembahasan lebih lanjut agar persoalan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Karena tidak dapat bertemu dengan pimpinan Komisi B, KaPeKa kemudian berupaya menemui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) untuk meminta fasilitasi pertemuan dengan Ketua DPRD, perwakilan seluruh komisi, dan Bupati Bantaeng. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan sikap tegas serta langkah konkret untuk menghentikan PHK sepihak di KIBA. Namun, hingga siaran pers ini dirilis, Sekwan Bantaeng belum merespons upaya komunikasi yang telah dilakukan melalui pesan WhatsApp.

KaPeKa menegaskan bahwa jika tuntutan mereka terus diabaikan, mereka akan menggelar aksi yang lebih besar sebagai bentuk tekanan agar DPRD dan pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata dalam melindungi pekerja di Kawasan Industri Bantaeng (*).