Hutan Merdeka VII, Suara Difabel dan Hak Kelola Masyarakat Mengemuka

Hutan Merdeka VII, Suara Difabel dan Hak Kelola Masyarakat Mengemuka
Pakarena Pepe di pembukaan kegiatan Hutan Merdeka VII 2026 di Lantebung Makassar. Foto: Ist
Bacakan Artikel

Ekowisata Mangrove Lantebung sendiri sudah lama dikenal sebagai kawasan vital. Namun, keindahan dan fungsi ekologisnya rentan terhadap ancaman abrasi, sampah, dan tekanan pembangunan kota. Penanaman bibit dan aksi bersih dalam Hutan Merdeka VII menjadi langkah konkret untuk menjaga kawasan ini tetap lestari. Setiap bibit yang ditanam hari ini diharapkan tumbuh menjadi pohon pelindung pantai, penyerap karbon, dan penyedia habitat bagi berbagai biota laut dan burung.

Sesi diskusi dalam kegiatan ini menghadirkan perspektif yang beragam. Nur Syarif Ramadhan, Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, membawa isu inklusivitas dalam aksi lingkungan. Dirinya mengapresiasi panitia yang telah melibatkan.

"Kami juga turut terdampak soal iklim, namun kami masih kurang mendapatkan akses informasi agenda kegiatan seperti ini. Kami juga perlu dan bisa terlibat dalam berbagai kegiatan lingkungan," ujar Syarif, menekankan pentingnya akses yang setara bagi kelompok difabel.

Selain itu, Fatimah Al Batuul, Field Staff Blue Forests, berbagi pengalaman lapangan tentang rehabilitasi mangrove. Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia dan Blue Forests hadir sebagai mitra, menunjukkan bahwa masalah perubahan iklim dan kerusakan ekosistem pesisir membutuhkan kolaborasi lintas organisasi, komunitas, dan generasi.

Direktur YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, menyoroti tantangan yang lebih besar, yaitu memastikan masyarakat pesisir tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi tetap menjadi subjek yang memiliki hak menentukan masa depan wilayahnya sendiri.

Lanjut ke Halaman 3
Pilih Halaman: