DPK KNPI ULUERE: Bantaeng Darurat Demokrasi — Menguji Nyali Hukum Dibawah Bayang Premanisme Politik

Intens.id Bantaeng – Iklim demokrasi kian mencekam di Kabupaten Bantaeng pasca aksi demonstrasi HPMB Raya berakhir ricuh, menyikapi polemik tersebut Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI) Uluere menyatakan sikap dan kecaman keras terkait tindakan represif kelompok premanisme politik terhadap massa aksi, serta sikap diam tak bergeming yang dipertontonkan oleh Kapolres Bantaeng.

Sejarah Demonstrasi di Indonesia: Nalar Kritis yang Tak Boleh Padam Sejarah berdirinya Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gerakan demonstrasi dan pemuda. Sejak peristiwa Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, hingga gerakan reformasi 1998, demonstrasi selalu menjadi lokomotif perubahan bangsa.

Gerakan jalanan adalah instrumen korektif ketika roda pemerintahan mulai keluar dari jalur keadilan. Konstitusi kita, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, telah menjamin hak berkerumun dan berpendapat sebagai pilar utama negara demokrasi. Membungkam demonstrasi sama saja dengan mengkhianati sejarah panjang berdirinya republik ini.

Ironi di Bantaeng: Mahasiswa Digebuk, Polisi Menonton.

Sangat disayangkan, sejarah suci perjuangan pemuda tersebut kini dinodai di bumi "Butta Toa" Kabupaten Bantaeng. Aksi demonstrasi mahasiswa yang murni menyuarakan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik justru dihadapi dengan tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan fisik oleh kelompok premanisme politik.

Lebih miris lagi, aksi premanisme yang mengangkangi hukum ini terjadi di depan mata aparat kepolisian. Ketua DPK KNPI Uluere, Riswan Walhidayat, menilai sikap diam dan pembiaran yang ditunjukkan oleh Kapolres Bantaeng, AKBP Nur Prasetyantoro Wira Utomo, S.I.K., M.H., merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.