Intens.id, Makassar – SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali memperkuat eksistensinya di kancah nasional. Lembaga ini dipercaya menjadi narasumber dalam Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang digelar secara hybrid di Makassar, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh Bappenas, Sekretariat Nasional SDGs, dan GIZ. Forum ini mempertemukan berbagai elemen penting, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra pembangunan internasional, hingga sektor swasta guna menyusun panduan pembangunan yang lebih terarah dan terukur.
Kepala SDGs Center UNG, Dr. Raghel Yunginger, memaparkan materi mengenai model percepatan pelaksanaan SDGs berbasis Multi-Stakeholder Partnership (MSP). Menurutnya, kendala utama di daerah saat ini adalah pola kerja yang masih bersifat sektoral atau berjalan sendiri-sendiri.
“Banyak program pembangunan belum mencapai hasil optimal karena belum terbangun alur kemitraan yang terpadu. Setiap pihak sering bekerja dalam ruang masing-masing, sehingga potensi kolaborasi belum dimaksimalkan,” ungkap Dr. Raghel.
Ia menegaskan bahwa pendekatan MSP hadir sebagai solusi untuk membangun ekosistem kemitraan yang saling melengkapi. Dalam prinsip SDGs, pemerintah daerah bukan lagi aktor tunggal, melainkan harus bersinergi dengan akademisi, sektor swasta (CSR), lembaga filantropi, hingga komunitas masyarakat.
Dalam skema kolaborasi ini, pembagian peran menjadi sangat krusial. Perguruan tinggi bertugas memberikan kajian ilmiah dan inovasi, sementara sektor swasta mendukung dari sisi pembiayaan dan teknologi. Adapun masyarakat menjadi ujung tombak dalam implementasi di lapangan.
Dr. Raghel menekankan bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada peran fasilitator yang mampu menjembatani seluruh kepentingan.
“Di sinilah peran SDGs Center menjadi krusial. Kami tidak hanya menghubungkan para pihak, tetapi memastikan kolaborasi memiliki arah jelas, mulai dari perumusan isu hingga penetapan aktivitas yang terukur,” jelasnya.
Model MSP ini diklaim mampu mengoptimalkan mobilisasi sumber daya dan mencegah tumpang tindih program. Pendekatan tersebut tidak hanya sekadar konsep, namun telah diuji keberhasilannya di berbagai konteks lokal, termasuk di Provinsi Gorontalo.
Ke depan, penyusunan RAD SDGs diharapkan tidak lagi sekadar menjadi dokumen administratif. Dokumen ini harus menjadi panduan integratif yang memastikan setiap intervensi pembangunan memiliki indikator keberhasilan yang objektif.
Dengan pembagian peran yang proporsional, setiap sumber daya diharapkan dapat dimobilisasi secara optimal. Hal ini bertujuan agar pembangunan daerah mampu menghasilkan dampak nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.
