Oleh: Firman Fadirubun
Badan Pimpinan Pusat Ikatab Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI)
Narasi “Swasembada Pangan” yang kerap digaungkan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi ujian realitas yang pahit. Di balik jargon kedaulatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) per April 2026 justru menelanjangi ketergantungan kronis Indonesia terhadap pasar global. Dengan angka impor gandum mencapai 11 juta ton dan kedelai menyentuh angka yang fantastis, Indonesia seolah sedang membangun rumah di atas fondasi yang rapuh.
Persoalannya bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kegagalan sistemik yang tak kunjung terurai. Jika kita membedah lebih dalam, ada lima “dosa warisan” dan hambatan struktural yang membuat swasembada hanya menjadi komoditas politik ketimbang kenyataan ekonomi.
1. Kegagalan Mekanisasi: Terjebak dalam Romantisme Tradisional
Kita harus jujur bahwa petani kita sedang “bertarung dengan tangan kosong” melawan raksasa agrikultur dunia. Di saat China dan Amerika Serikat sudah menggunakan kecerdasan buatan dan otomatisasi penuh, petani Indonesia masih berjibaku dengan metode tradisional. Kurangnya pemerataan alat seperti Combine Harvester bukan hanya soal ketertinggalan zaman, tapi soal inefisiensi biaya yang membuat harga pangan lokal kalah saing di pasar sendiri.
2. Kebocoran Pasca-Panen: Menanam untuk Dibuang
Sangat ironis ketika pemerintah memacu produksi, namun mengabaikan infrastruktur penyimpanan. Angka kehilangan hasil (loss) sebesar 10% hingga 15% adalah sebuah tragedi ekonomi. Tanpa gudang pendingin (cold storage) yang memadai, komoditas seperti cabai dan bawang hanya menjadi sampah organik sebelum sampai ke konsumen. Impor pun akhirnya menjadi “obat penawar” instan atas kegagalan kita mengelola rantai pasok.
3. Krisis Benih dan Degradasi Lahan
Ketergantungan pada pupuk kimia telah merusak integritas tanah kita, sementara penggunaan benih sisa panen menunjukkan lemahnya riset dan distribusi bibit unggul nasional. Bagaimana mungkin kita bicara swasembada jika industri tahu dan tempe kita sendiri “alergi” terhadap kedelai lokal yang kualitasnya kalah jauh dari varietas impor? Ini adalah kegagalan riset dan pengembangan yang fatal.
4. Fragmentasi Lahan: Skala Ekonomi yang Mustahil
Dengan rata-rata kepemilikan lahan hanya 0,3 hingga 0,5 hektar, mekanisasi total hanyalah mimpi di siang bolong. Indonesia tidak mungkin bisa berkompetisi dengan Brasil atau Amerika yang mengelola ribuan hektar dalam satu hamparan. Tanpa ada upaya serius dalam konsolidasi lahan atau reforma agraria yang berorientasi pada korporasi petani, biaya produksi kita akan selalu menjadi beban.
5. Infrastruktur yang Setengah Hati
Pembangunan bendungan besar patut diapresiasi, namun bendungan tanpa jaringan irigasi sekunder dan tersier yang mengalir sampai ke sawah adalah proyek mubazir. Petani tadah hujan masih mendominasi, membuat ketersediaan pangan kita sangat bergantung pada belas kasihan alam, bukan pada perencanaan matang.
Swasembada pangan tidak bisa dicapai hanya dengan instruksi presiden atau penambahan anggaran impor. Selama masalah mendasar seperti fragmentasi lahan, ketertinggalan teknologi, dan rapuhnya infrastruktur pasca-panen tidak diselesaikan secara radikal, maka istilah “Swasembada” hanya akan tetap menjadi mitos. Indonesia perlu berhenti bersikap defensif dengan terus mengimpor dan mulai berani melakukan transformasi agrikultur yang benar-benar menyentuh akar rumput, bukan sekadar memoles permukaan.
