Intens.id, Sumenep – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Bung Hatta melayangkan kritik keras terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, menyusul lonjakan angka putus sekolah yang dinilai mengkhawatirkan. Dalam audiensi yang digelar awal Agustus lalu, PMII mengungkapkan kekecewaan karena dua pejabat kunci—Kabid SD dan Kabid SMP—tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Berdasarkan kajian internal PMII, sebanyak 13.095 siswa di Sumenep tercatat putus sekolah. Namun, angka yang disampaikan pihak Dinas Pendidikan dalam audiensi bahkan lebih tinggi, yakni 13.366 siswa. Ketua PMII Rayon Bung Hatta, Firman, menyebut ketidaksinkronan ini sebagai bukti lemahnya sistem data dan ketertutupan informasi publik.
“Ini bukan soal selisih angka semata. Ini tentang kegagalan sistemik dan masa depan anak-anak Sumenep,” tegas Firman.
Lisa Bertha Soetedjo dari Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Banyak santri di pesantren salaf yang tidak tercatat sebagai peserta didik formal sehingga terklasifikasi sebagai anak putus sekolah. Sinkronisasi nasional, katanya, masih berlangsung dan baru akan rampung pada 31 Agustus 2025.
Kondisi infrastruktur pendidikan juga turut disorot. Jauhari, anggota PMII yang turut hadir, menekankan bahwa akses jalan buruk dan minimnya fasilitas sekolah menjadi faktor pendorong tingginya angka putus sekolah.
Hal tersebut diamini oleh Supiyanto dari Dinas Pendidikan. Ia menyebut bahwa data Dapodik kerap tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga dana alokasi khusus (DAK) dari pusat sulit turun ke daerah yang membutuhkan.
“Kalau datanya terlihat baik di sistem, padahal kenyataannya buruk, maka daerah itu tidak masuk prioritas DAK,” jelas Supiyanto.
Sementara itu, Samsul Arifin dari PMII menilai lemahnya pengawasan struktural sebagai akar persoalan. Ia menuding Dinas Pendidikan gagal menyentuh wilayah-wilayah pelosok dalam pengawasan dan pendataan.
Dalam audiensi tersebut, PMII Rayon Bung Hatta menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Dinas Pendidikan Sumenep:
1. Evaluasi total anggaran untuk program penanggulangan putus sekolah, dengan fokus pada daerah tertinggal dan kepulauan.
2. Pembentukan satgas sosialisasi pendidikan berbasis pendekatan sosial-budaya lokal.
3. Penguatan kolaborasi lintas sektor, melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan pemerintah desa.
PMII menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan adalah bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap pendidikan di Sumenep.
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan ini sampai keadilan pendidikan benar-benar terwujud,” pungkas Firman.
