Intens.idm Jakarta – Kemerosotan demokrasi dalam 10 tahun terakhir terjadi
bersamaan dengan tertahannya perbaikan kesejahteraan dan transisi energi. Sebaliknya,
demokrasi yang lebih akuntabel, partisipatif, dan dilengkapi mekanisme checks and
balances terbukti hadir bersamaan dengan perbaikan kesejahteraan.
Pesan utama ini termuat dalam SUSTAIN Brief Vol. 3 bertajuk “Alarm Kemerosotan Demokrasi: Kesejahteraan Tertekan, Transisi Energi Tertahan” yang diluncurkan dalam sebuah diskusi publik, Selasa, 03 Maret 2026 (sore).
Dalam satu dekade terakhir di bawah pemerintahan Joko Widodo (2014–2024), berbagai
indikator menunjukkan penurunan kualitas demokrasi.
Skor demokrasi Indonesia turun dari 65/100 pada 2017 menjadi 57/100 pada 2024 menurut Freedom House, serta dari 7,03/10 pada 2015 menjadi 6,44/10 pada 2024 menurut The Economist Intelligence Unit.
Penurunan tersebut berlangsung bersamaan dengan perlambatan kualitas pertumbuhan
ekonomi, meningkatnya ketimpangan kekayaan, melemahnya penciptaan lapangan kerja
berkualitas, naiknya incremental capital output ratio (ICOR) yang menunjukkan inefisiensi
ekonomi serta stagnasi transisi energi.
Sebaliknya, pada periode Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), kualitas demokrasi relatif lebih baik dan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat.
“Temuan ini menantang asumsi bahwa pendekatan kebijakan yang lebih sentralistis
atau minim partisipasi publik diperlukan untuk mempercepat kesejahteraan. Berbagai
indikator justru menunjukkan bahwa ketika demokrasi melemah, kesejahteraan
cenderung tertekan,” ujar Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan
Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN).
Kebijakan seperti UU Cipta Kerja, misalnya, gagal menciptakan lapangan kerja yang
layak ditandai dengan tetap tingginya jumlah pekerja informal, menurunnya upah riil, dan
menyusutnya kelas menengah.
Selain itu, ketergantungan ekonomi Indonesia yang semakin dalam pada sektor ekstraktif, terutama batu bara, akan memperlambat transformasi ekonomi hijau dan penciptaan green jobs, terutama di sektor energi
terbarukan.
“Di tengah dekarbonisasi predatorial yang menekankan pada jatah konsesi dan proyek
ekstraksi, dorongan untuk pertumbuhan industri manufaktur menjadi semakin
penting,” sebut Geger Riyanto, Peneliti & Cluster Leader Asian Livelihoods in Motion ARC Universitas Indonesia.
Tanpa perbaikan kualitas demokrasi, Indonesia berisiko semakin terjebak dalam
ketimpangan sosial-ekonomi, deindustrialisasi dini, serta coal lock-in (ketergantungan
jangka panjang pada batu bara) yang menghambat percepatan transisi energi.
Pemerintahan Prabowo, dengan demikian, harus menghentikan beberapa wacana yang
akan memundurkan demokrasi, seperti resentralisasi kebijakan, penghapusan Pilkada
langsung, dan perluasan peran militer ke ranah sipil.
“Kemunduran demokrasi Indonesia terjadi saat kebijakan publik berhenti mewakili
rakyat dan mulai mengakomodasi kepentingan sempit,” kata Wahyu Prasetyawan,
Affiliated Associate Professor Kyoto University.
Ke depan, pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan menempatkan perbaikan kualitas
demokrasi sebagai agenda prioritas guna memastikan kebijakan publik lebih responsif,
inklusif, sekaligus berorientasi jangka panjang.
Beberapa hal yang harus dilakukan adalah mendorong kebebasan berpendapat, menerapkan desentralisasi kebijakan termasuk dalam kebijakan ekonomi dan transisi energi, memfungsikan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang independen, dan adanya masyarakat sipil yang kuat dan terkonsolidasi.
“Terhambatnya transisi energi berkeadilan, dapat ditandai dengan terus meningkatnya
volume eksploitasi batu bara, juga terus mengakumulasi dampak baik itu yang bersifat
kronis maupun akut. Laporan Toxic Twenty yang mendaftar 20 PLTU paling toksik di
Indonesia mengungkap bahwa dari 20 PLTU tersebut saja 156,000 kematian dini akibat
polusi udara dihasilkan dan Rp 1,813 triliun biaya ekonomi dari kerugian kesehatan
ditimbulkanm,” jelas Ahmad.
“Tidak kalah penting adalah fakta bahwa bencana hidrometeorologi
penanda krisis iklim yang terjadi di Indonesia terus meningkat, seperti bencana di
Sumatera baru-baru ini,” tambah Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia.
Menutup diskusi tersebut, Rina Mardiana, Ketua Presidium Kaukus Indonesia untuk
Kebebasan Akademik (KIKA) menegaskan bahwa demokrasi saat ini cenderung terjebak
pada aspek popularitas atau “demokrasi receh”, sehingga mengabaikan isu substansial
seperti transisi energi di masyarakat pinggiran.
Ia juga menyoroti adanya hambatan struktural di mana sebagian pengambil kebijakan masih terbelenggu relasi utang budi politik.
“Hal ini akhirnya ‘dibayar lunas’ melalui pemberian konsesi dan kebijakan yang memihak kepentingan tertentu,” pungkasnya.
