Intens.id, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar segera mengajukan penambahan kuota rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan. Langkah ini dinilai mendesak untuk mengatasi ketimpangan antara jumlah lulusan SD dan keterbatasan daya tampung SMP negeri di kota ini.
Ari mengungkapkan, setiap tahun terdapat sekitar 25 ribu lulusan SD negeri, sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 13 ribu kursi. Artinya, sekitar 12 ribu siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri.
“Ini bukan persoalan kecil. Dinas Pendidikan harus segera bertindak dan mengajukan penambahan rombel ke Kementerian agar tidak ada anak yang tercecer dari sistem pendidikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penambahan rombel tidak dapat dilakukan sepihak oleh sekolah karena aturan Kementerian kini lebih ketat. Jika penambahan dilakukan tanpa izin resmi, siswa yang diterima di luar kuota tidak akan memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan berisiko tidak mendapatkan ijazah saat lulus.
“Sekolah tidak bisa ambil risiko. Semuanya harus sesuai juknis. Penambahan rombel tanpa persetujuan hanya akan merugikan siswa,” tegasnya.
Meski begitu, legislator Fraksi NasDem tersebut optimistis Kementerian akan menyetujui jika pengajuan dilakukan secara resmi dan terstruktur.
“Saya yakin, kalau usulan disampaikan dengan data dan kebutuhan yang jelas, Kementerian pasti menyetujui 100 persen. Karena pada prinsipnya, negara tidak boleh membiarkan satu anak pun putus sekolah,” ucap Ari.
Sebagai langkah cepat, Ari juga mendorong agar jumlah siswa per rombel dapat dinaikkan dari 32 menjadi maksimal 40 siswa, dengan catatan kondisi ruang kelas dan fasilitas pendukung memadai.
“Kalau ruang dan fasilitas masih memadai, kita optimalkan kuota per kelas hingga 40 siswa. Tapi tetap harus prosedural dan mendapat restu dari pusat,” katanya.
Ari berharap Dinas Pendidikan tidak bersikap pasif dan segera melakukan pendekatan ke Kementerian untuk memastikan penambahan kuota SMP negeri pada tahun ini.
“Jangan pasif. Ini soal masa depan ribuan anak. Dinas harus jemput bola ke Kementerian dan pastikan kuota SMP negeri bertambah tahun ini,” tutupnya.
