Refleksi Implementasi Serapan Anggaran Pendidikan yang Miris pada Hardiknas

Tapi sebagai orang yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan, saya harus bersikap kritis. Kita sudah terlalu kenyang dengan kebijakan yang bersampul indah tapi implementasinya kedodoran di lapangan. Pertanyaan terbesarnya, apakah Sekolah Rakyat ini akan jadi solusi nyata, atau ujung-ujungnya cuma proyek ambisius tanpa jejak yang berarti?

Di sinilah peran pengawasan dari legislatif menjadi krusial. Di DPRD Sulawesi Selatan, kami tidak ingin sekadar menjadi tukang stempel anggaran. Pengawasan tidak boleh cuma berhenti di angka persentase serapan atau tebalnya laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Uang rakyat itu harus dikawal sampai kita yakin benar ia mendarat di ruang-ruang kelas, memperbaiki atap sekolah yang bocor, dan memastikan kesejahteraan para guru kita.

Publik juga harus cerewet. Transparansi bukan cuma soal memajang angka di website pemerintah, tapi soal membangun kepercayaan. Masyarakat berhak tahu, jika anggaran pendidikan dipotong, ke mana larinya? Jika ditambah, apa prioritasnya?

Kita tidak butuh terlalu banyak program yang gimmick-nya luar biasa. Kita butuh program yang tepat sasaran. Fokus saja pada yang mendasar, pemerataan infrastruktur fisik, perbaikan nasib guru, dan perluasan akses.

Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berakhir sebagai tugu prasasti atau bangunan fisik yang diresmikan dengan gunting pita. Bangunan megah tanpa kualitas pengajaran di dalamnya hanyalah struktur beton yang kehilangan jiwa. Ia harus menjadi ruang tumbuhn tempat masa depan benar-benar disemai.