Ketika Perempuan Sering kali Dipaksa Diam demi Nama Baik

Jalurdua.com Setiap kali seorang perempuan berani bicara, yang pertama kali diselamatkan justru bukan dirinya, melainkan reputasi. Bahkan, hampir di setiap kasus, suara yang muncul bukan “usut pelakunya”, melainkan “jangan dibesar-besarkan.”

Ini bukan asumsi. Ini pola. Awal 2026 saja sudah diwarnai berbagai kasus yang sempat menyita perhatian publik. Seperti dugaan kekerasan seksual oleh pelatih terhadap atlet nasional, kasus kekerasan dalam pacaran yang viral di Bandung, hingga kekerasan di lingkungan pendidikan dan kampus.

Namun yang menarik dan sekaligus mengganggu, bukan hanya kasusnya, tapi reaksi setelahnya. Korban diminta menahan diri. Korban diminta “memikirkan dampak.” Korban diminta diam.

Sementara pelaku? Sering kali justru dilindungi oleh waktu, relasi kuasa, dan keheningan yang kita anggap sebagai “kebijaksanaan.”

Padahal, data berbicara jauh lebih keras daripada opini. Sepanjang 2025 saja, merujuk pada siaran Pers Komnas Perempuan peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, tercatat 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Angka yang terus meningkat dan itu diyakini hanya puncak gunung es.

Artinya, masalahnya bukan insidental. Ini sistemik. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan relasi kuasa guru dan murid, pelatih dan atlet, senior dan junior, korban tidak hanya berhadapan dengan pelaku, tetapi juga dengan struktur yang membuat pelaku tampak “terlalu penting untuk dijatuhkan.”

Di sinilah “nama baik” mulai digunakan sebagai tameng. Pertanyaannya, nama baik siapa yang sebenarnya sedang dijaga? Nama baik keluarga, lembaga, komunitas, atau bahkan demi masa depan semua pihak?