FORMAK LUTIM Desak Kejati Sulsel Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Luwu Timur, Peringatkan WTP Bukan Tameng

Selain itu, FORMAK LUTIM juga meminta Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, mulai dari pelaksana teknis, penyedia barang dan jasa, pengambil keputusan, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan ilegal dari tindak pidana tersebut. Mereka juga mendorong dilakukannya pendalaman terhadap berbagai proyek strategis dan program bernilai besar di Kabupaten Luwu Timur yang dinilai memiliki potensi tinggi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Tidak hanya itu, FORMAK LUTIM meminta Kejati Sulsel untuk memberi perhatian khusus terhadap proses dan substansi pengelolaan keuangan daerah yang mengantarkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperoleh opini WTP. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan tidak terdapat praktik yang dapat mencederai integritas audit keuangan negara atau menyembunyikan potensi penyimpangan.

Mereka kembali menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dijadikan tameng politik, alat pencitraan semata, ataupun alasan untuk meredam kritik publik maupun menghentikan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah modal utama pembangunan.

FORMAK LUTIM turut mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, pemuda, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan insan pers untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum di Luwu Timur. Menurut mereka, pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kolektif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

"Bagi FORMAK LUTIM, tidak ada pembangunan tanpa keadilan, tidak ada kesejahteraan tanpa integritas, dan tidak ada pemerintahan yang bersih tanpa keberanian mengungkap korupsi sampai ke akar-akarnya," pungkas Putra, menutup pernyataan sikap yang dibacakan pada aksi demonstrasi di depan kantor Kejati Sulsel, menegaskan komitmen mereka dalam mengawal tegaknya keadilan. (*)