BPP DOB Luwu Raya Matangkan Strategi di Jakarta, Perjuangan Provinsi Baru Kian Terarah

Pertemuan di Jakarta ini merupakan kelanjutan dari serangkaian konsolidasi intensif yang telah dilakukan BPP DOB Provinsi Luwu Raya dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, tim pemekaran telah aktif menjalin silaturahmi dan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di kawasan Tana Luwu. Ini meliputi Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Luwu Timur. Selain itu, tim juga telah melakukan audiensi penting dengan Datu Luwu di Istana Kedatuan Luwu, simbol persatuan dan kebudayaan masyarakat Luwu.

Agenda-agenda konsolidasi di Tana Luwu tersebut difokuskan untuk memperkuat dukungan politik dari pemerintah daerah, membangun kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan, sekaligus menuntaskan berbagai dokumen administratif yang esensial dalam proses pembentukan daerah otonom baru. Upaya ini menunjukkan komitmen BPP DOB dalam menyiapkan seluruh persyaratan dari tingkat lokal sebelum melangkah ke jenjang pusat.

Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, sebelumnya telah menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar inisiatif segelintir orang, melainkan merupakan agenda kolektif seluruh masyarakat Tana Luwu. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif tanpa terkecuali, mengingat tujuan pemekaran ini adalah demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Meskipun pemerintah pusat saat ini masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru, BPP DOB memilih untuk tetap memperkuat konsolidasi dan persiapan. Fokus perjuangan saat ini diarahkan pada penyempurnaan seluruh persyaratan yang menjadi kewenangan daerah. Ini mencakup penguatan dukungan dari pemerintah daerah, penyelesaian dokumen administratif yang komprehensif, serta menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat regional maupun nasional. Strategi ini menunjukkan bahwa BPP DOB tidak berdiam diri, melainkan memanfaatkan masa moratorium untuk mempersiapkan diri secara optimal.

BPP DOB Provinsi Luwu Raya sendiri merupakan tim kerja resmi yang dibentuk secara kolaboratif oleh BPP KKLR dan Kedatuan Luwu. Mandat utama dari badan pekerja ini adalah mengoordinasikan seluruh tahapan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya beserta Kabupaten Luwu Tengah sebagai satu paket kebijakan pemekaran. Keberadaan badan pekerja ini menjadi wadah konsolidasi lintas elemen yang vital dalam memastikan bahwa perjuangan tetap berjalan secara terarah, terukur, dan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan dukungan yang luas.