Balikpapan dan Bulukumba Jalin KAD Pangan: Solusi Atasi Kerentanan Kota Jasa atau Sekadar Janji di Atas Kertas?

Intens.id, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan, yang selama ini dikenal sebagai kota jasa dengan keterbatasan lahan pertanian, secara struktural menghadapi kerentanan pangan yang signifikan. Ancaman inflasi akibat gejolak pasokan menjadi momok yang tak kunjung usai.

Menjawab tantangan ini, sebuah langkah strategis diambil melalui penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kerja sama ini bertujuan utama untuk menjaga ketersediaan pangan dan menekan laju inflasi, sebuah upaya yang diharapkan mampu meredam gejolak harga yang kerap membebani masyarakat.

Langkah formal ini dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, menggarisbawahi urgensi mitigasi risiko pangan. Selain Bulukumba, Balikpapan juga menjalin KAD serupa dengan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menegaskan strategi diversifikasi sumber pasokan demi ketahanan pangan regional.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, secara terang-terangan mengakui bahwa posisi Balikpapan sebagai kota jasa membawa konsekuensi logis: ketergantungan kronis pada pasokan pangan dari daerah lain. Kondisi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari pola pembangunan kota yang kerap mengesampingkan sektor primer. "Kerja sama antardaerah menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi," tegas Rahmad.

Rahmad menambahkan, upaya pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan internal kota. Rantai pasok yang panjang, distribusi yang rentan, dan kepastian pasokan yang fluktuatif seringkali menjadi pemicu utama kenaikan harga. Oleh karena itu, kolaborasi lintas batas administrasi dengan daerah-daerah penghasil pangan menjadi keniscayaan. Tanpa sinergi ini, masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi, akan terus menanggung beban fluktuasi harga yang tak terkendali, mengancam daya beli dan stabilitas sosial.