AI Masuk Kelas, Apakah Sekolah Kita Sudah Siap Menggunakannya Secara Adil?

Ia membaginya ke dalam empat tahapan akumulatif: akses motivasional, akses material (infrastruktur), akses keterampilan digital, dan akses penggunaan yang bermakna. Ketika kurikulum berbasis AI diterapkan secara nasional tanpa adanya pemerataan di keempat tahapan ini, yang terjadi bukanlah demokratisasi pendidikan, melainkan polarisasi yang semakin tajam antara kelompok yang diuntungkan secara teknologi dan mereka yang terpinggirkan.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan filsuf politik Nancy Fraser mengenai Keadilan Sosial dalam Pendidikan (Social Justice in Education). Fraser menekankan pentingnya aspek redistribusi sumber daya sebagai prasyarat utama keadilan.

Dalam konteks kurikulum AI, redistribusi ini berarti pemerintah wajib memastikan bahwa setiap sekolah, tanpa memandang letak geografisnya, mendapatkan alokasi infrastruktur digital yang setara sebelum kebijakan kurikulum baru tersebut diwajibkan secara nasional. Tanpa adanya keadilan distributif pada aspek fasilitas fisik dan kapasitas pengajar, penerapan kurikulum baru yang sarat teknologi canggih justru berisiko menjadi bentuk ketidakadilan sistemik baru yang dilegalkan oleh kurikulum resmi negara.

Disparitas kualitas pendidikan antara wilayah urban dan rural di Indonesia seolah menjadi rahasia umum yang terus berulang setiap kali ada transisi kurikulum baru. Berdasarkan data dari berbagai survei indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah, indeks literasi digital masyarakat di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah pedalaman, masih tertinggal cukup jauh.

Ketika sekolah di kota besar mulai mengeksplorasi penggunaan AI untuk memberikan umpan balik instan pada tugas siswa, guru di sekolah pelosok sering kali masih harus merangkap tugas mengajar beberapa kelas sekaligus akibat keterbatasan jumlah tenaga pendidik, ditambah beban administratif manual yang menyita waktu.