Anarchie Arus Bakti, S.Psi (Anggota DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Partai Demokrat Dapil 8 Soppeng-Wajo)
Linimasa sosial media kita ramai disesaki ucapan Hari Pendidikan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, Pidato dibacakan, upacara digelar, dan janji-janji manis masa depan bangsa kembali digaungkan.
Perihal yang kontras dengan kondisi yang terjadi di tingkat tapak, realitas yang perlu kita tanyakan dengan jujur, seberapa banyak dari perayaan itu yang benar-benar menyentuh akar masalah, dan seberapa banyak yang sekadar basa-basi tahunan?
Sebagai bagian dari penyelenggara pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan, kami melihat pendidikan tidak bisa lagi hanya diromantisasi lewat narasi pengabdian guru atau keluhuran kurikulum. Di balik meja pemangku kebijakan publik, realitas pendidikan ujung-ujungnya bermuara pada satu hal yang sangat pragmatis, keberanian pemerintah dalam mengelola anggaran. Ke mana uang rakyat dialirkan?, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Pendidikan yang waras tidak bisa hanya mengandalkan keikhlasan tenaga pendidik. Ia butuh pondasi yang rasional. Guru butuh sejahtera, sekolah butuh fasilitas yang layak, dan anak-anak butuh akses yang tidak mendiskriminasi isi dompet orang tuanya. Kesemua itu bermula dari ketepatan kita mengeksekusi APBD/APBN.
Sebut saja fasilitas sekolah di SMAN 5 Soppeng yang kami temui saat kunjungan kerja pengawasan APBD pada Maret 2025 lalu, membuat saya menghentikan langkah sejenak saat memasuki pintu di sambut penampakan plafon kelas yang rubuh. Kenyataan yang menyentak membuat kita berpikir tentang keamanan para siswa menjalani proses menimba ilmu di ruangan yang mengancam.
Hal seriupa kami jumpai juga pada kunjungan kerja pada april lalu di keluarahan Walennae, Kabupaten Wajo, mulai dari lantai, dinding hingga atapnya sangat memprihatinkan.
Ironis realitas yang hanya dua dari beberapa sekolah yang cukup menampar kita. Hari ini, para pejabat sibuk bicara soal transformasi digital, memaksa siswa melek kecerdasan buatan (AI). Tapi di sudut-sudut daerah, mengalami berbagai kendala, belum lagi persoalan guru honorer yang mengabdi dengan gaji yang bahkan tak cukup untuk ongkos bensin sebulan.
Kesenjangan ini bukan takdir geografis. Ini adalah cerminan dari dosa kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak.
Kini, di tengah hiruk-pikuk itu, pemerintah pusat meluncurkan program Sekolah Rakyat. Konsepnya menjanjikan harapan baru, negara jemput bola, memotong rantai birokrasi, dan mendekatkan akses bagi keluarga yang selama ini terpinggirkan. Secara gagasan, ini sangat progresif. Ia menjawab kebutuhan mendesak untuk menghadirkan negara di titik-titik buta (blind spots) pembangunan.
Tapi sebagai orang yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan, saya harus bersikap kritis. Kita sudah terlalu kenyang dengan kebijakan yang bersampul indah tapi implementasinya kedodoran di lapangan. Pertanyaan terbesarnya, apakah Sekolah Rakyat ini akan jadi solusi nyata, atau ujung-ujungnya cuma proyek ambisius tanpa jejak yang berarti?
Di sinilah peran pengawasan dari legislatif menjadi krusial. Di DPRD Sulawesi Selatan, kami tidak ingin sekadar menjadi tukang stempel anggaran. Pengawasan tidak boleh cuma berhenti di angka persentase serapan atau tebalnya laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Uang rakyat itu harus dikawal sampai kita yakin benar ia mendarat di ruang-ruang kelas, memperbaiki atap sekolah yang bocor, dan memastikan kesejahteraan para guru kita.
Publik juga harus cerewet. Transparansi bukan cuma soal memajang angka di website pemerintah, tapi soal membangun kepercayaan. Masyarakat berhak tahu, jika anggaran pendidikan dipotong, ke mana larinya? Jika ditambah, apa prioritasnya?
Kita tidak butuh terlalu banyak program yang gimmick-nya luar biasa. Kita butuh program yang tepat sasaran. Fokus saja pada yang mendasar, pemerataan infrastruktur fisik, perbaikan nasib guru, dan perluasan akses.
Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berakhir sebagai tugu prasasti atau bangunan fisik yang diresmikan dengan gunting pita. Bangunan megah tanpa kualitas pengajaran di dalamnya hanyalah struktur beton yang kehilangan jiwa. Ia harus menjadi ruang tumbuhn tempat masa depan benar-benar disemai.
Pada akhirnya, wajah masa depan pendidikan kita tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa triliun anggaran yang diketok palu, tapi oleh kejujuran dalam mengelolanya dan keberpihakan dalam menyalurkannya. Jika anggaran benar-benar berpihak, Sekolah Rakyat bisa jadi jalan keluar. Jika tidak, ia hanya akan menambah panjang daftar jargon kebijakan yang dilupakan sejarah.
Di tengah riuhnya seremoni Hardiknas hari ini, realitas pendidikan di pelosok seringkali masih berjalan dalam sunyi. Di situlah komitmen kita benar-benar diuji apakah kita sungguh peduli untuk berbuat, atau sekadar ikut merayakan?
