Oleh: Wawan
Ketua Bidang Pertanian Badko HMI Sulawesi Selatan
Makassar – Di tingkat nasional, pemerintah terus menggaungkan pentingnya ketahanan pangan. Menteri Pertanian mendorong modernisasi, perbaikan rantai pasok, serta tata kelola anggaran yang efisien dan transparan. Semangat ini mestinya menjadi energi baru bagi reformasi sektor pertanian. Namun, idealisme kebijakan pusat selalu terancam mandek ketika diterjemahkan di level daerah yang masih diselimuti praktik koruptif.
Penggeledahan kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Sulawesi Selatan oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel menjadi penanda kuat bahwa jurang antara visi pusat dan praktik daerah masih menganga lebar. Ketika aparat penegak hukum harus menyita dokumen pengadaan, laptop, dan berkas transaksi, kita kembali diingatkan bahwa semangat pembangunan pertanian dapat runtuh oleh tata kelola yang buruk.
Ambisi Besar yang Runtuh oleh Korupsi
Program pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar sejatinya merupakan ikhtiar untuk memperkuat produksi hortikultura dan menopang ekonomi petani. Tetapi dugaan mark-up bahkan pengadaan fiktif menunjukkan bahwa ambisi itu terjebak dalam jebakan lama: anggaran besar yang tidak diikuti integritas besar. Dampaknya bukan hanya potensi kerugian negara, tetapi hilangnya kesempatan mengangkat daya saing pertanian Sulsel.
Korupsi pada sektor ini tidak sekadar menghentikan dinamika pembangunan, tetapi juga mencederai petani kecil yang menggantungkan kehidupan pada program pemerintah. Setiap rupiah yang bocor berarti bibit yang tidak tertanam, panen yang gagal diraih, dan harapan yang terputus.
Birokrasi yang Tak Kunjung Bersih
Penggeledahan ruang kepala dinas, sekretaris, hingga sub-bagian keuangan menunjukkan bahwa masalah bukan terjadi di pinggiran, tetapi berada di inti pengambilan keputusan. Jika spesifikasi teknis bibit, mekanisme tender, dan proses distribusi tidak dapat diakses publik, maka jargon transparansi hanya akan menjadi slogan kosong.
Pemerintahan daerah seharusnya menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program yang akuntabel. Namun, kasus ini memperlihatkan bahwa sebagian aparatur lebih sibuk menutup celah audit daripada membuka ruang pertanggungjawaban. Inilah bentuk penyia-nyiaan semangat reformasi yang paling fatal.
Peran Kritis Penegakan Hukum
Kejati Sulsel menjalankan kewenangannya dengan mengumpulkan alat bukti dan menelusuri potensi penyimpangan. Proses ini harus dihormati dan dijaga independensinya. Penegakan hukum yang efektif adalah fondasi penting untuk mengembalikan integritas sektor pertanian. Namun, penyidikan ini hanya akan berarti jika diikuti pembenahan tata kelola oleh pemerintah daerah.
Publik perlu terus mengawasi agar proses hukum tidak berhenti sebagai penertiban administratif semata, melainkan menjadi momentum pembenahan sistemik.
Kerugian Tak Tergantikan
Kerugian dari kasus ini melampaui hitungan rupiah. Ketika anggaran besar tersendat di meja birokrasi, petani kehilangan kesempatan untuk naik kelas. Program yang seharusnya menguatkan produksi justru berubah menjadi panggung permainan anggaran. Pada titik ini, kita melihat bagaimana semangat pertanian modern dapat disia-siakan oleh perilaku para pemegang kuasa.
Pembenahan yang Tak Bisa Ditunda
Ada beberapa langkah mendesak yang wajib ditempuh:
1. Memperbaiki sistem pengadaan melalui tender terbuka dan spesifikasi teknis yang dapat diaudit publik.
2. Memperkuat pengawasan internal dan eksternal, termasuk melibatkan inspektorat dan lembaga independen.
3. Melibatkan petani dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, agar mereka menjadi mitra, bukan objek program.
4. Menjaga integritas penegakan hukum, agar proses penyidikan tidak digiring ke ranah politik.
Kasus TPHBun Sulsel adalah teguran keras bahwa sektor strategis seperti pertanian tidak boleh dibiarkan berjalan dengan standar moral rendah. Semangat yang diusung pemerintah pusat akan menjadi omong kosong jika tidak diikuti keberanian daerah untuk membenahi diri.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tetapi masa depan petani dan ketahanan pangan kita. Semangat pembangunan hanya berarti jika dijaga, bukan disia-siakan.
