WALHI Sulsel Minta Panglima TNI Hentikan Rencana Pembangunan Markas Batalyon di Tanamalia

Ia juga menyoroti dugaan keterkaitan antara rencana pembangunan markas dengan wilayah konsesi PT Vale Indonesia. Menurutnya, jika benar area yang diklaim TNI masih berada dalam konsesi PT Vale, maka keterlibatan perusahaan tambang tersebut harus dibuka secara transparan. “Jika PT Vale memberi akses atau dukungan terhadap upaya pembangunan markas, maka itu adalah pelanggaran serius. Penggunaan aparat militer untuk kepentingan korporasi tidak bisa ditoleransi. PT Vale Indonesia tidak boleh menyeret TNI ke dalam aktivitas bisnis atau pertambangan mereka,” tegasnya.

WALHI Sulawesi Selatan bersama masyarakat Loeha Raya mendesak pemerintah pusat, Panglima TNI, serta PT Vale Indonesia untuk segera menghentikan seluruh aktivitas dan perencanaan pembangunan markas di Tanamalia. WALHI menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, bukan menindas mereka. Pembangunan yang tidak menghormati hak rakyat hanyalah bentuk pelanggengan ketidakadilan. Warga Loeha Raya berhak atas tanah dan lingkungan yang selama ini mereka rawat, bukan atas ketakutan akibat proyek yang tidak melibatkan mereka.

WALHI Sulsel menyerukan agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, segera menghentikan tindakan sepihak, mengedepankan transparansi, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat. Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan pelaku ketidakadilan. Tanamalia bukan zona militer! ia adalah tanah hidup bagi ribuan warga yang wajib dilindungi, bukan dikorbankan atas nama proyek pembangunan.