Pungutan Sampah Gelap, Proyek PSEL Terancam?, FKH Makassar Desak Transparansi Total

Pertama, adalah dugaan markup iuran sampah yang selama ini tidak pernah disertai dengan laporan terbuka kepada masyarakat. Ia menyoroti ketiadaan publikasi mengenai total dana yang terkumpul dari iuran warga, rincian biaya operasional yang dikeluarkan, maupun sisa anggaran setiap bulannya.

Ketiadaan transparansi ini, menurut Yusran, secara terang-terangan memicu spekulasi dan anggapan bahwa ada celah besar yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Aspek kedua yang disoroti adalah kondisi darurat sampah itu sendiri. Volume timbunan sampah yang terus meningkat pesat dari hari ke hari, ditambah dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah mendekati batas daya tampungnya, menjadi bukti nyata bahwa sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini belum berjalan efektif.

Lebih jauh, risiko pencemaran air dan udara akibat penumpukan sampah yang tak terkendali terus mengancam kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

"Warga telah membayar iuran, bahkan lebih dari tarif resmi, tapi kondisi lingkungan justru belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ini adalah paradoks yang harus dijawab pemerintah,” tegasnya, menyoroti ketidakseimbangan antara kontribusi warga dan hasil yang dirasakan.