Melawan Sistem Pangan Ekstraktif, 33 Petani Perempuan Rumuskan Strategi Kedaulatan Pangan Berbasis Agroekologi

Melawan Sistem Pangan Ekstraktif, 33 Petani Perempuan Rumuskan Strategi Kedaulatan Pangan Berbasis Agroekologi
Workshop Penguatan Agroekologi sebagai Solusi Perlindungan Hutan dan Pangan Perempuan di Sulawesi diselenggarakan oleh gabungan organisasi sipil seperti Dana Mitra Tani, Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS), Kemitraan Agroekologi, dan WALHI Sulawesi Selatan., Foto: Kemitraan Agroekologi
Bacakan Artikel
Syahrul

Petani muda yang bergiat di isu lingkungan hidup dan politik, aktif menyampaikan gagasan dan advokasi publik melalui karya tulis.

Peran perempuan dalam ekosistem pangan sangat krusial. Mereka adalah pemulia dan penjaga benih lokal, penanam yang memahami ritme musim, pengolah hasil bumi, hingga penjaga nutrisi utama bagi keluarga. Namun, kontribusi vital ini belum sejalan dengan keterlibatan mereka dalam forum kebijakan desa maupun regional.

โ€œPengalaman pendampingan kami menunjukkan peran perempuan sangat menonjol baik dalam advokasi kasus tanah maupun pengelolaan pangan. Kepemimpinan mereka harus jadi fondasi gerakan ke depan,โ€ ujar Rahmat, perwakilan WALHI Sulawesi Selatan, menyoroti realitas di lapangan.

Strategi Kedaulatan dari Pekarangan

Dalam lokakarya tersebut, para peserta memetakan tantangan dan merumuskan strategi berbasis empat pilar utama: penyelamatan hutan dan ruang kelola, perlindungan benih dan pangan lokal, perluasan praktik budidaya agroekologi, serta penataan pasar lokal berbasis ekonomi kedaulatan perempuan. Pengalaman empiris perempuan diangkat sebagai pengetahuan utama untuk memecahkan kebuntuan krisis ekologi di tingkat tapak.

Inisiatif ketahanan pangan kini diarahkan pada kemandirian lokal, tidak lagi bergantung pada pasokan benih korporasi atau pupuk subsidi yang merusak ekosistem tanah. Dari pekarangan rumah, tanaman pangan dirawat secara organik untuk menopang kebutuhan gizi harian, sekaligus mengurangi tekanan eksploitasi terhadap kawasan hutan di sekitarnya.

Penataan rantai ekonomi lokal juga diarahkan untuk memberikan keadilan ekonomi bagi produsen perempuan. Dengan kebijakan desa yang berpihak pada perlindungan ruang hidup dan pengakuan hak kelola perempuan, fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan di seluruh pelosok Sulawesi dapat teruji ketahanannya dalam jangka panjang.

Lanjut ke Halaman 3
Pilih Halaman: