Konflik Tanamalia Memanas, FPM-WTL Akan Demo PT Vale: Tantang Keadilan Investasi di Luwu Timur

Intens.id, MAKASSAR - Front Perjuangan Mahasiswa Wija To Luwu (FPM-WTL) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Perwakilan PT Vale Indonesia di Makassar pada Rabu, 22 Juli 2026 mendatang. Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih membayangi aktivitas pertambangan PT Vale di Kabupaten Luwu Timur, khususnya terkait konflik agraria di kawasan Tanamalia, perlindungan hak-hak masyarakat lokal, serta isu keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan informasi yang tersebar melalui selebaran digital di media sosial, aksi demonstrasi tersebut akan dimulai pada pukul 13.00 Wita. FPM-WTL mengusung tema sentral "Seruan Aksi! Tambang Kaya, Rakyat Sengsara: Kalau Begini, Kami Curiga" yang diperkuat dengan slogan "Luwu Bukan Tanah Rampasan." Tema ini mencerminkan kekecewaan mahasiswa terhadap praktik investasi yang mereka nilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi pertambangan.

Koordinator aksi, Edo Kusama, melalui materi kampanye, menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah penolakan terhadap investasi secara fundamental, melainkan sebuah kritik tajam terhadap model investasi yang dianggap tidak adil.

"Kami tidak anti investasi, tapi kami anti ketidakadilan. Jangan cari cuan di tanah orang lalu bilang itu untuk rakyat," demikian bunyi pernyataan mereka yang menyoroti apa yang disebut sebagai paradoks pembangunan di kawasan tambang. Mahasiswa mengamati bahwa di satu sisi industri pertambangan terus berekspansi, namun di sisi lain masyarakat lokal masih menghadapi persoalan penguasaan lahan, ancaman terhadap ruang hidup, serta dugaan dampak lingkungan yang signifikan.

Sembilan Tuntutan Mahasiswa untuk PT Vale dan Pemerintah

Dalam aksi yang diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 50 peserta dengan membawa spanduk, bendera organisasi, dan mobil komando ini, FPM-WTL membawa sembilan tuntutan utama yang ditujukan kepada PT Vale Indonesia dan pemerintah. Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup: