Konflik Tanamalia Memanas, FPM-WTL Akan Demo PT Vale: Tantang Keadilan Investasi di Luwu Timur

• Menghentikan segala aktivitas yang dinilai memperluas konflik agraria di wilayah operasi.
• Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat To Karunsi beserta wilayah adatnya.
• Menghentikan eksplorasi di Blok Tanamalia sebelum adanya persetujuan bebas, didahului informasi, dan tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) dari masyarakat terdampak.
• Menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang berjuang mempertahankan hak atas lahannya.
• Bertanggung jawab penuh atas dugaan kebocoran pipa minyak di Towuti, termasuk melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan memberikan ganti rugi yang adil kepada masyarakat.
• Mendorong audit independen oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kinerja PT Vale.
• Mendesak Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat.
• Membuka ruang dialog yang setara dan berkelanjutan dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik.
• Menjalankan aktivitas pertambangan berdasarkan prinsip keadilan sosial, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kesejahteraan masyarakat Luwu secara holistik.

Tanamalia: Titik Panas Konflik Agraria di Luwu Timur

Kawasan Tanamalia, yang terletak di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah menjadi salah satu titik konflik agraria paling menonjol di Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Rencana pengembangan tambang di area ini menuai kekhawatiran serius dari sebagian masyarakat, yang menilai proyek tersebut berpotensi mengancam perkebunan merica sebagai sumber penghidupan utama mereka selama puluhan tahun.

Di sisi lain, PT Vale Indonesia menyatakan bahwa pengembangan proyek di Tanamalia merupakan bagian dari agenda hilirisasi nasional, yang tetap berpedoman pada ketentuan perizinan yang berlaku dan senantiasa membuka ruang komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Polemik ini memunculkan perdebatan sengit mengenai bagaimana menyeimbangkan kepentingan investasi berskala besar, perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

The Sawerigading Institute Tawarkan Tiga Jalan Tengah

Di tengah ketegangan dan tarik-menarik kepentingan tersebut, The Sawerigading Institute (TSI) hadir dengan tawaran tiga alternatif penyelesaian konflik yang dinilai dapat menjadi jalan tengah. Rekomendasi ini termuat dalam dokumen berjudul

"Kajian Ekonomi-Politik dan Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Tanamalia Kabupaten Luwu Timur" yang telah dipublikasikan di situs web TSI.

Dalam kajiannya, TSI menegaskan bahwa konflik Tanamalia bukan sekadar persoalan legalitas konsesi atau penolakan tambang semata, melainkan benturan fundamental antara kepentingan pembangunan nasional dengan sistem ekonomi masyarakat yang telah terbentuk dan berkembang selama puluhan tahun. TSI menggarisbawahi pentingnya melihat masyarakat terdampak bukan hanya sebagai penerima kompensasi atau program CSR, melainkan sebagai bagian integral dari pemilik manfaat ekonomi industri pertambangan.