Dukung DPR Soal RUU Perampasan Aset, Melankolis Institute Dorong Transparansi Naskah Akademik

Jalurdua.com Lembaga kajian ini memandang RUU Perampasan Aset sebagai instrumen vital untuk mengembalikan aset negara hasil tindak pidana, termasuk korupsi. Kehadiran naskah akademik dianggap sebagai fase krusial karena menjadi landasan pemikiran bagi aturan yang komprehensif dan konstitusional.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyebutkan bahwa Komisi III kini tengah melakukan "belanja masalah" dan menyusun draf bersama berbagai pihak. DPR juga berkomitmen membuka ruang partisipasi publik sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih dalam.

Direktur Melankolis Institute, Dzulkifli Kalla Halang, menegaskan bahwa regulasi yang tegas sangat diperlukan untuk menangani aset hasil kejahatan yang selama ini kurang optimal. Menurutnya, aturan ini akan memperkuat pemberantasan kejahatan terstruktur sekaligus memberikan efek jera.

“Proses pembuatan naskah akademik ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pihak,” ujar Dzulkifli dalam keterangannya.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum. Partisipasi luas dari berbagai elemen bangsa ini dianggap krusial agar aturan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan.