Transisi Energi Terbarukan: Tantangan Keadilan dan Pelestarian Kearifan Lokal di Indonesia

Intens.id - Indonesia gencar mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai tulang punggung transisi energi nasional. Namun, di balik ambisi besar tersebut, muncul tantangan krusial yang menuntut perhatian lebih: bagaimana memastikan implementasi energi terbarukan berjalan adil, tidak merusak lingkungan, dan menghormati kearifan lokal masyarakat adat serta komunitas di sekitarnya?

Dorongan menuju energi bersih memang tak terhindarkan. Pemanasan global dan urgensi mengurangi emisi karbon memaksa negara-negara, termasuk Indonesia, untuk beralih dari energi fosil. Berbagai proyek pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, surya, hingga angin mulai digarap di berbagai wilayah. Namun, skala proyek-proyek ini seringkali berbenturan dengan keberadaan masyarakat adat yang telah hidup turun-temurun dengan tradisi, hak ulayat, dan kearifan lokal yang kuat.

Persoalan mendasar terletak pada potensi konflik agraria, penggusuran lahan, hilangnya mata pencarian, hingga tergerusnya nilai-nilai budaya akibat pembangunan infrastruktur energi. Banyak kasus menunjukkan bahwa proyek-proyek besar, meskipun untuk tujuan mulia seperti energi hijau, bisa berdampak negatif jika perencanaan dan pelaksanaannya abai terhadap dimensi sosial dan budaya.

Sebagai contoh, pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air bisa menenggelamkan desa-desa, lahan pertanian, dan situs-situs sakral. Proyek panas bumi berpotensi mengganggu ekosistem hutan dan sumber mata air yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal. Tanpa proses konsultasi yang adil, transparan, dan partisipatif, masyarakat seringkali menjadi korban pembangunan yang mengatasnamakan kemajuan.

Berbagai pihak, mulai dari aktivis lingkungan, pegiat hak asasi manusia, hingga akademisi, terus menyoroti pentingnya pendekatan yang inklusif. Mereka menekankan bahwa transisi energi bukan hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga tentang menciptakan sistem energi yang lebih adil dan berkelanjutan secara sosial. Ini berarti mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, melibatkan mereka dalam setiap tahap pengambilan keputusan, serta memastikan pembagian manfaat yang merata.