Refleksi Peran ORMAS & OKP Terhadap 81 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Solusi atau Banaspati?

Soekarno sebagai Proklamator dan Presiden pertama Indonesia mulai menyadari Konfrontasi didalam iklim organisasi saat itu. Sehingga dengan cepat mengambil tindakan preventif melalui Demokrasi terpimpin merangkum 3 kelompok dengan ideologi yang berpengaruh diantaranya Nasionalis, Agamis dan Komunisme untuk turut andil dalam pemerintahan guna menghindari perpecahan dan pergolakan ideologis. Kendati demikian, usaha yang dilakukan soekarno kurang menemui hasil malahan melahirkan beberapa upaya pembunuhan yang gagal terhadap dirinya seperti Peristiwa Maukar (1960), Makassar (1962) serta GESTOK dan/atau G30SPKI (1965) yang menandai penggulingan kekuasaannya.

Senada pada keinginan yang sama untuk memusatkan kembali Organisasi pada satu tujuan juga ditempuh oleh Nahkoda pengganti Soekarno yaitu Soeharto. Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Soeharto secara tidak langsung memberi Instruksi wajib pada setiap Organisasi Masyarakat untuk menunggalkan Azas maupun Tujuannya semata-mata kepada Pancasila. Berbeda dari Soekarno, Soeharto melalui tindakan Otoriter nampaknya sempat berhasil menertibkan Organisasi Masyarakat maupun Pemuda dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Meski terkesan sebagai anti Demokrasi, ternyata tindakan yang diambil oleh Soeharto telah melahirkan Atavisme atau menghidupkan kembali ciri khas Organisasi sebagai wadah perjuangan yang memiliki satu tujuan bersama untuk kepentingan bangsa. dengan menjadikan soeharto sebagai musuh kolektif, maka perlahan organisasi masyarakat dan pemuda secara tidak langsung telah bekerja sama dalam model yang berbeda untuk melancarkan agenda Reprisal terhadap Orde baru dan mencapai kembali puncak perjuangannya melalui peristiwa Reformasi ditahun 1998.

Pasca Reformasi (1998) sampai dengan indonesia akan berumur 81 pada tahun ini (2026), Siklus Organisasi bukannya mengalami peningkatan, melainkan suatu degdarasi yang bahkan tertuju kepada tetraplegia. Organisasi masyarakat maupun kepemudaan hari ini tidak lagi sebagai sarana pengembangan diri serta kelompok yang mendidik nalar untuk melahirkan kesadaran melalui pengetahuan serta menciptakan perubahan atas tindakan, sebagian besar telah hilang berganti dengan hasrat untuk menduduki kekuasaan. nilai yang terkandung hanyalah persoalan sektoral, materialisme maupun pragmatisme. sehingga prinsip dan perjuangan hanya berkiprah terhadap sesuatu yang menguntungkan belaka, yang merugikan kelompok serta lingkarannya barulah akan disikapi dan yang tidak menghasilkan akan diabaikan.

Demokrasi yang dicita-citakan setelah reformasi telah menciptakan arus surut terhadap iklim organisasi sebab telah kehilangan arah dan tujuan bersama serta beralih pada kepentingan masing-masing. sebagian besar organisasi yang telah ada, tidak lagi melakukan aktivitas kaderisasi untuk menciptakan generasi yang memiliki prinsip maupun pendirian. Kader yang dimiliki hanya sebagai pion atau martir pelengkap untuk menambal kekurangan atas permintaan dari pemilik kepentingan, baik itu pemerintah maupun sang donatur. Program kerja yang dirancang juga hanya sebatas agenda seremonial yang bersifat formalitas, bahkan terkadang bernuansa transaksional sebagai upaya penggalangan dana belaka.