Pertegas Kewenangan Pengawas di Lapangan, Gakkum LH Makassar Susun Juknis Plang PPLH

Dalam arahannya secara virtual, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Ardiyanto Nugroho, menegaskan pentingnya penguatan kewenangan pengawas lingkungan hidup dalam melakukan tindakan penghentian pelanggaran. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 47 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026.

Ia juga menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyempurnaan draft juknis. Di antaranya, kecukupan ruang lingkup pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk sektor persampahan dan limbah; jaminan perlindungan bagi petugas dari potensi kecurangan dalam pelaksanaan prosedur, mulai dari pemasangan hingga pembukaan segel; serta kejelasan pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyegelan dan pencabutan segel.

Diskusi juga menghadirkan perspektif akademisi dari Ahli Oseanografi, menyampaikan bahwa pemasangan plang merupakan langkah administratif yang bersifat segera dalam upaya menghentikan pelanggaran dan mencegah dampak pencemaran, khususnya di wilayah pesisir. Selain itu, plang dapat berfungsi sebagai penanda lokasi atau referensi geografis (ground zero) bagi tim ahli dalam melakukan pengukuran dan pengambilan sampel lingkungan.

Sementara itu, Ahli Ekologi dan Terumbu Karang, menilai pemasangan plang oleh PPLH merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan verifikasi lapangan terhadap lokasi yang diduga mengalami pencemaran. Tindakan tersebut juga menjadi salah satu instrumen dalam rangkaian penegakan hukum lingkungan hidup yang dapat ditindaklanjuti melalui jalur administrasi, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyampaikan dukungan terhadap pengembangan inovasi tersebut dan memberikan dukungan penuh agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara lebih luas," ungkapnya.

Sepanjang kegiatan, peserta terlibat dalam pembahasan substansi draft, mulai dari aspek teknis pemasangan plang dan/atau garis PPLH, tata cara pelaksanaan di lapangan, hingga mekanisme pencabutan setelah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berbagai pandangan dan masukan dari unsur pemerintah daerah, pengawas, serta akademisi menjadi bagian penting dalam menguji kesiapan dan efektivitas prosedur yang dirumuskan.