Nelayan Kiltay Perkuat Hak Kelola Laut melalui Program Pendampingan Tunas Bahari Maluku

Nelayan Kiltay Perkuat Hak Kelola Laut melalui Program Pendampingan Tunas Bahari Maluku
Penandatanganan Berita Acara Dukungan antara Yayasan Tunas Bahari Maluku, Pemerintah Negeri Kiltay, serta perwakilan nelayan, perempuan, dan pemuda. (Foto: Muhammad Riszky)
Bacakan Artikel
Muhammad Riszky

Seorang yang senang menulis dan juga aktif menyuarakan isu lingkungan dengan bergabung dalam Sekretariat Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia.

Hanum menjelaskan tentang rencana TBM dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Negeri Kiltay. (Foto: Muhammad Riszky)

Muhammad Ipaloat menyimak bahwa selama ini data penangkapan ikan hanya menjadi pembicaraan yang abstrak. Kehadiran TBM diharapkan membantu nelayan Kiltay mencatat dan memetakan potensi riil laut mereka, sekaligus membuka akses pemasaran yang lebih luas keluar kawasan.

Pendekatan LMMA

Guna mengatasi persoalan dasar tersebut, Tunas Bahari Maluku memberikan pengenalan pendekatan Locally Managed Marine Area (LMMA) atau Kawasan Pesisir dan Laut yang Dikelola Berbasis Masyarakat. Azhari Kilbaren menggarisbawahi bahwa LMMA bukanlah sebatas membuat zonasi atau membatasi akses melaut, melainkan sebuah tata kelola terpadu yang dipimpin langsung oleh warga desa.

"LMMA itu bukan sekadar penetapan batas kawasan. LMMA adalah kawasan pesisir dan laut yang dikelola berdasarkan keputusan dan keterlibatan masyarakat. Poin utamanya adalah dipimpin oleh masyarakat, keputusan berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Seluruh elemen desa, nelayan laki-laki, kelompok perempuan, pemuda, hingga tokoh adat dilibatkan secara partisipatif, adil, dan inklusif," ujar Azhari.

Program Koordinator Tunas Bahari Maluku sekaligus Pelaksana Kegiatan, Hanum P. Mahu, memaparkan rencana aksi pendampingan selama satu tahun di Negeri Kiltay. Rangkaian program ini terbagi ke dalam beberapa aktivitas utama yang menyasar penguatan kelembagaan, aspek hukum, ekonomi keluarga, hingga aspek nutrisi masyarakat.

"Selama satu tahun ke depan di Negeri Kiltay, kami akan menjalankan beberapa aktivitas utama. Pertama, rapat kerja kelompok pengelola perikanan untuk merumuskan SOP dan peraturan desa yang memiliki payung hukum hingga ke DKP Provinsi,โ€ jelas Hanum.

โ€œKedua, lokakarya pengelolaan pesisir berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin keterlibatan perempuan, pemuda, dan tokoh adat. Ketiga, pelatihan tata kelola dan kesetaraan masyarakat," urainya.

Hanum menjelaskan aktivitas lainnya yang menyangkut ekonomi dan gizi. Salah satunya yakni workshop literasi keuangan untuk rumah tangga nelayan.

Lanjut ke Halaman 4
Pilih Halaman: