Menteri Rini Widyantini Ajak Instansi Peraih UNPSA 2026 Kembangkan Ekosistem Inovasi Nasional

Intens.id, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus menunjukkan komitmennya dalam mengakselerasi inovasi pelayanan publik. Pada Senin, 29 Mei 2026, Menteri PANRB Rini Widyantini menerima audiensi sejumlah pimpinan instansi pemerintah dan kepala daerah di Kantor Kementerian PANRB. Pertemuan strategis ini melibatkan perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Walikota Parepare.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut penting dari capaian gemilang Indonesia pada ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026, yang diselenggarakan dalam rangkaian United Nations Public Service Forum (UNPSF) 2026 di Tbilisi, Georgia. Pengakuan internasional ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong penguatan ekosistem inovasi pelayanan publik nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa pertemuan ini diharapkan mampu menjadi katalisator bagi Kementerian PANRB dan instansi penerima penghargaan untuk bekerja lebih erat.

"Kita harus memastikan bahwa inovasi-inovasi yang telah memperoleh pengakuan di kancah internasional ini tidak hanya berhenti sebagai prestasi semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ujar Menteri Rini.

UNPSA sendiri merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada lembaga-lembaga publik di seluruh dunia yang menunjukkan keunggulan dalam pelayanan publik. Ajang ini menjadi platform global untuk mengidentifikasi dan mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam pemerintahan, sekaligus mendorong negara-negara anggota untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas hidup warganya. Keberhasilan Indonesia meraih penghargaan di UNPSA 2026 di Tbilisi, Georgia, membuktikan kapasitas dan komitmen Indonesia dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik.