Ketika Geopolitik Menggerakkan Harga Minyak, Ujian Daya Beli Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah di Indonesia

Misalnya, ketegangan di Timur Tengah, konflik di Eropa Timur, sanksi ekonomi terhadap negara produsen minyak, atau bahkan kebijakan energi negara adidaya, semuanya dapat memicu ketidakpastian pasokan atau permintaan, yang langsung tercermin pada harga minyak. Kelompok negara produsen minyak, seperti OPEC+, juga memiliki kekuatan signifikan untuk memengaruhi harga melalui keputusan kolektif mereka tentang tingkat produksi. Ketika mereka memutuskan untuk memangkas produksi, pasokan berkurang, dan harga cenderung naik.

Penelitian dari lembaga-lembaga seperti International Energy Agency (IEA) atau World Bank sering menyoroti bagaimana peristiwa geopolitik tertentu dapat memicu "risk premium" pada harga minyak, di mana harga tidak hanya mencerminkan fundamental pasar tetapi juga ketakutan akan gangguan pasokan di masa depan. Premium risiko ini secara langsung diteruskan kepada konsumen di negara-negara pengimpor seperti Indonesia.

Dilema Subsidi dan Beban Ganda Kelas Menengah ke Bawah

Bagi pemerintah Indonesia, subsidi energi adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, subsidi berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, dari guncangan harga global. Di sisi lain, anggaran subsidi yang besar dapat menguras kas negara, mengurangi ruang fiskal untuk investasi di sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, dan berpotensi menimbulkan distorsi pasar.

Masyarakat ekonomi menengah ke bawah adalah pihak yang paling merasakan beban ganda. Pertama, mereka paling terdampak oleh inflasi yang disebabkan kenaikan harga BBM. Setiap rupiah kenaikan harga kebutuhan pokok berarti pengurangan drastis pada alokasi untuk pendidikan anak, kesehatan, atau tabungan darurat. Kedua, ketika subsidi dicabut atau dikurangi, mereka langsung menanggung biaya penuh dari harga pasar yang tinggi. Ironisnya, seringkali subsidi energi juga dinikmati oleh kelompok masyarakat yang lebih mampu, sehingga terjadi ketidakadilan dalam alokasi manfaat.

Pendekatan teori ekonomi kesejahteraan menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang efisien dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks subsidi energi, hal ini berarti perlunya mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan, tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.