Keterlibatan TNI dan Komcad dalam Pengamanan Demo Mahasiswa Dikritiki Koalisi Masyarakat Sipil

“Oleh karena itu, penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas,” ungkap Koalisi dalam pernyataannya. Koalisi menekankan bahwa penempatan Komcad dalam konteks pengamanan demonstrasi mahasiswa tidak sejalan dengan filosofi pembentukannya. Demonstrasi mahasiswa, meskipun dapat menimbulkan dinamika sosial, pada dasarnya adalah ekspresi hak sipil dan bukan ancaman militer yang memerlukan pengerahan kekuatan cadangan pertahanan negara. Penggunaan Komcad dalam konteks ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan melenceng dari tujuan awal pembentukannya yang terkait dengan pertahanan negara.

Pengerahan ASN yang merupakan anggota Komcad untuk tugas pengamanan demonstrasi juga dapat menimbulkan kebingungan mengenai identitas dan peran mereka di lapangan. Sebagai ASN, mereka memiliki tugas pokok dan fungsi di kementerian masing-masing. Ketika mereka dikerahkan sebagai Komcad dalam konteks non-militer, hal ini dapat mengaburkan akuntabilitas dan mekanisme pengawasan. Koalisi khawatir bahwa preseden ini dapat membuka pintu bagi penggunaan Komcad untuk tujuan-tujuan di luar mandat pertahanan negara, yang pada akhirnya dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai independensi ASN dan potensi politisasi kelembagaan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pengerahan TNI dan Komcad dalam penanganan demonstrasi. Mereka menyerukan agar pemerintah lebih mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis dalam menghadapi aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa institusi pertahanan negara tetap berada dalam koridor tugas dan fungsinya yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Kritik ini menjadi pengingat penting akan perlunya menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan hak-hak sipil dalam setiap kebijakan pemerintah. Penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, serta tidak mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak berkumpul warga negara.