Kebijakan Penghapusan Kuota Impor Bisa Mematikan Produk Lokal

Lebih lanjut, Subejo menyarankan agar kuota impor tetap dipertimbangkan secara matang. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem tata niaga agar distribusi kuota impor tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Kuota impor, menurutnya, seharusnya difungsikan untuk menyeimbangkan kekurangan produksi dalam negeri atau untuk mendatangkan bahan yang tidak bisa diproduksi secara lokal.

“Contohnya beras, kalau ini tidak diatur komoditasnya, beras Thailand lebih murah Rp1.000,00 daripada beras Indonesia pasti konsumen kita memilih apapun yang lebih murah, tidak peduli asalnya. Hal ini juga sebab kita belum bisa ditumbuhkan nasionalisme terhadap produk lokal,” tambahnya.

Meski demikian, ia melihat adanya peluang dalam impor komoditas yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, seperti gandum. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi kesempatan bersaing bagi negara-negara eksportir, namun tetap perlu dikaji dampaknya terhadap produksi dalam negeri.

Subejo menyimpulkan bahwa kebijakan impor sebaiknya disesuaikan dengan jenis komoditasnya, apakah untuk menutup kekurangan pasokan domestik atau karena komoditas tersebut memang tidak dapat diproduksi di Indonesia.

Di luar persoalan kuota impor, Subejo juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap petani dan komoditas hasil pertanian lokal. Menurutnya, penetapan harga pokok pembelian (HPP) masih belum efektif di lapangan. Ia juga menilai bahwa kebijakan hilirisasi produk pertanian perlu diperkuat agar hasil produksi tidak terbuang sia-sia.