Bupati Selayar Sambut RUU Daerah Kepulauan: Harapan Keadilan Pembangunan dan Percepatan Wilayah

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa dengan adanya payung hukum yang komprehensif ini, pemerintah pusat akan memiliki dasar yang lebih kuat dan legitimasi untuk memberikan dukungan anggaran yang lebih proporsional dan sesuai kebutuhan, memperkuat konektivitas antarpulau melalui berbagai skema pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik hingga ke pulau-pulau terpencil, serta secara holistik mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Pernyataan ini menggarisbawahi harapan besar akan adanya kebijakan yang lebih terukur dan terarah, yang disesuaikan dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi masyarakat kepulauan yang unik.

Salah satu poin krusial yang sangat diharapkan Bupati adalah pengaturan mengenai Dana Khusus Kepulauan (DKK). Melalui skema DKK ini, pemerintah daerah kepulauan diharapkan dapat memperoleh dukungan anggaran yang jauh lebih memadai dan fleksibel. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur vital seperti pelabuhan modern, pengembangan transportasi laut yang efisien dan terjangkau, pembangunan dan pemeliharaan jalan di pulau-pulau, perluasan jaringan telekomunikasi yang stabil, hingga memastikan ketersediaan layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat yang tersebar di berbagai pulau. Ketersediaan DKK akan menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini terkendala akses dan infrastruktur.

Selain aspek anggaran dan infrastruktur, Bupati Natsir Ali juga secara tegas mendukung penguatan kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah laut yang diatur dalam RUU tersebut.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih optimal dan terdesentralisasi akan membuka peluang besar untuk peningkatan kesejahteraan nelayan lokal melalui regulasi yang lebih adaptif, mendorong investasi di sektor kelautan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memperkuat upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut dari ancaman kerusakan. Selayar, dengan kekayaan maritimnya yang melimpah, sangat membutuhkan regulasi yang memungkinkan pengelolaan sumber daya laut secara mandiri namun tetap dalam koridor kebijakan nasional.

Ia menambahkan, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah kepulauan yang berada pada jalur pelayaran nasional bahkan internasional. Posisi geografis ini seharusnya menjadi keunggulan kompetitif, namun tanpa payung hukum yang memadai, potensi tersebut sulit dimaksimalkan.