BMKG Paparkan Data Cuaca dan Laut Empat Insiden Kapal ke DPR, Kondisi Maritim Bervariasi Meski Langit Cerah

Insiden kedua melibatkan KMP Putri Yasmin di Pantai Sekotong, perairan Lombok, pada 12 Agustus 2026, sekitar pukul 04.15 WITA. Citra satelit Himawari menunjukkan cuaca cerah hingga berawan tanpa hujan. Angin bertiup sedang (5–15 knot) dari tenggara, namun tinggi gelombang laut mencapai 2–3 meter atau kategori sedang hingga tinggi. Arus permukaan juga tercatat kencang hingga sangat kencang, sekitar 2–4 knot, bergerak dominan ke selatan hingga barat.

Kemudian, KMP Nurul Salsa mengalami insiden di perairan Pulau Kalatoa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada 15 Juli 2026, sekitar pukul 11.10 WITA. Cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan dan tidak terdapat indikasi hujan. Angin berembus sedang (15–20 knot) dari timur laut hingga timur. Tinggi gelombang laut berkisar 1,25–2,5 meter (kategori sedang), dan arus permukaan laut tergolong kencang, sekitar 0,9–1,6 knot, menuju barat daya hingga barat.

Terakhir, analisis juga dilakukan terhadap insiden kapal motor penumpang Prince Soya di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, pada 1 Agustus 2026, sekitar pukul 11.00 WITA. Kondisi cuaca di sekitar pelabuhan saat itu cerah hingga berawan dan tidak terpantau hujan. Angin bertiup lemah, sekitar 4–5 knot, dari timur hingga tenggara.

BMKG Dukung Evaluasi, KNKT Tetapkan Penyebab

Faisal menegaskan bahwa informasi yang disampaikan BMKG ini merupakan gambaran kondisi meteorologi dan oseanografi pada waktu dan lokasi terjadinya insiden. Data ini menjadi salah satu parameter penting yang digunakan BMKG dalam mendukung perencanaan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), termasuk dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan.

"Informasi ini menggambarkan kondisi meteorologi dan oseanografi pada saat, waktu, dan lokasi kejadian, dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan penyebab terjadinya kecelakaan," tegas Faisal. "Untuk penetapan penyebab kecelakaan, tentunya menjadi kewenangan lembaga yang berwenang, termasuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).”