Audit Menyeluruh Dana Iuran Sampah Mendesak, Kepercayaan Publik Makassar Terancam di Tengah Krisis Lingkungan

Ketiga, rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) yang digadang-gadang sebagai solusi andalan bernilai miliaran rupiah. Yusran mengingatkan, keberhasilan proyek ambisius ini sangat bergantung pada dukungan dan kepercayaan masyarakat. “Jangan berharap warga akan mendukung proyek besar seperti PSEL jika urusan kecil seperti pemungutan iuran saja masih serba gelap. Transparansi itu bukan syarat tambahan, tapi fondasi. Jika selisih Rp10 ribu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana meyakinkan publik bahwa dana triliunan akan dikelola dengan jujur dan tepat sasaran?” tanyanya retoris.

Desakan Tanpa Kompromi untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Menyikapi kondisi tersebut, Forum Komunitas Hijau Makassar mendesak agar para pihak terkait segera mengambil langkah konkret dan tanpa kompromi. Ada tiga poin utama yang menjadi desakan FKHM:

1. Hentikan pungutan melebihi tarif resmi seketika. Pemerintah kota dan aparat terkait diminta untuk menertibkan praktik pungutan liar dan memastikan warga hanya membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan.
2. Buka buku kas secara terbuka. Publik berhak mengetahui secara rinci berapa total dana iuran yang terkumpul, ke mana saja dana tersebut dipakai, dan siapa yang bertanggung jawab mengawasi alirannya.
3. Audit menyeluruh oleh lembaga independen dan penegak hukum. FKHM mendesak Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Kota untuk menelusuri selisih dana iuran sampah sejak dua tahun terakhir guna mengungkap potensi penyimpangan.

Selain audit, FKHM juga menuntut publikasi laporan berkala secara terbuka. “Warga harus mengetahui berapa dana yang masuk, ke mana digunakan, dan apa hasilnya. Ini adalah hak dasar masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan,” ujar Yusran.

Yusran menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa darurat sampah tidak akan selesai hanya dengan menaikkan pungutan, melainkan dengan memperbaiki cara mengelola dan membangun kembali kepercayaan publik. “Mulailah dari hal yang paling dekat dengan warga, baru kepercayaan akan tumbuh dan solusi jangka panjang bisa diterima,” pungkasnya, memberikan penekanan bahwa transparansi adalah langkah awal yang krusial untuk mengatasi krisis sampah yang melanda Kota Makassar.