Makassar Bebas Sampah 2029: Dilema Warga Memilah di Dapur, Sampah Kembali Tercampur di Truk

Intens.id, Makassar – Program Jelajah Sampah yang baru saja ditabuh genderangnya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar pada Sabtu, 27 Juni 2026, telah menyulut optimisme di ruang publik. Dengan target ambisius Makassar Bebas Sampah 2029, inisiatif ini disambut dengan berbagai kegiatan seremonial, mulai dari pameran kerajinan daur ulang, penimbangan sampah hasil plogging, hingga warga yang dengan bangga memamerkan botol plastik hasil pilahan mereka. Di atas kertas, semua ini tampak seperti lompatan progresif menuju masa depan lingkungan yang lebih bersih.

Namun, di balik riuhnya optimisme tersebut, tersembunyi sebuah paradoks yang menusuk: warga diminta telaten memilah sampah di dapur mereka, hanya untuk menyaksikan seluruh hasil pilahan itu kembali tercampur dalam satu bak saat diangkut oleh truk sampah.

Fenomena ini menjadi sorotan utama Mashud Azikin, Pemerhati Persampahan sekaligus Anggota Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, yang menyoroti ketidakselarasan sistem dalam keterangan tertulisnya di Makassar pada Sabtu (27/6/2026).

Mashud Azikin menegaskan bahwa kritik terbesar terhadap gerakan Jelajah Sampah ini adalah jurang pemisah antara upaya edukasi di tingkat hulu domestik dan kesiapan sistem logistik di hilir. 

"Kita gencar mengedukasi ibu-ibu rumah tangga untuk memisahkan sisa makanan, botol plastik, hingga sampah residu. Warga dituntut mengubah kebiasaan, meluangkan waktu, dan menyediakan wadah yang berbeda di rumah mereka masing-masing," ujar Mashud.

"Namun, kepalsuan ekologis (ecological insincerity) langsung mengintai ketika penjemputan tiba. Apa gunanya seorang warga dengan penuh kesadaran memisahkan sampah organik dan anorganik jika pada hari pengangkutan, armada truk atau motor sampah melumat dan menyatukan kembali semuanya ke dalam satu bak yang sama?," sambungnya.

Menurut Mashud, pemilahan di tingkat rumah tangga yang tidak diimbangi dengan sistem transportasi tersegregasi adalah sebuah ilusi komitmen. Ia hanya melahirkan kelelahan psikologis bagi warga yang telah mencoba peduli, sekaligus menegaskan bahwa birokrasi kita baru siap secara wacana, belum secara infrastruktur. Pola kumpul-angkut-buang yang konvensional ternyata belum benar-benar bergeser, meskipun nama kegiatannya sudah berganti menjadi lebih keren dan jargon-jargon lingkungan semakin digaungkan. Inkonsistensi ini berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam jangka panjang.

Lebih jauh lagi, Mashud menyoroti adanya pergeseran beban moral pengelolaan sampah yang seolah-olah sengaja dialihkan ke pundak masyarakat kecil.

"Kita sibuk menjejahi pemukiman warga untuk mengajarkan pembuatan eco-brick atau tas dari bungkus kopi instan, sebuah solusi sirkular yang mulia, tetapi berskala mikro," katanya.

Sementara itu, di saat yang sama, industri skala besar terus membanjiri ruang domestik dengan kemasan plastik sekali pakai tanpa komitmen nyata terhadap extended producer responsibility (tanggung jawab perluasan produsen) di tingkat lokal.

"Warga diminta menyelesaikan masalah di ujung rantai konsumsi, sementara keran produksinya di hulu tetap dibiarkan terbuka lebar," kritik Mashud, menyoroti ketidakadilan struktural dalam tata kelola sampah.

Untuk mewujudkan esensi sejati dari program Jelajah Sampah ini, Mashud Azikin menekankan bahwa fokus Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar harus digeser. Bukan lagi sekadar mengubah perilaku warga, melainkan membenahi konsistensi sistem secara menyeluruh.

Pemerintah kota harus memastikan bahwa pemilahan di dapur warga dihargai dengan penyediaan sekat-sekat pemisah pada armada angkutan sampah. Selain itu, ketepatan jadwal angkut berdasarkan jenis sampah, serta pengaktifan kembali Bank Sampah Unit di tiap kelurahan agar mampu menyerap sampah anorganik secara digital dan berkelanjutan, merupakan langkah konkret yang harus segera diimplementasikan.

"'Memilah di dapur, mencampur di truk' adalah potret nyata bahwa gerakan lingkungan kita masih berjalan setengah hati," tegas Mashud. Ia mengingatkan bahwa program Jelajah Sampah tidak boleh berhenti sebagai komoditas dokumentasi kinerja atau festival musiman yang menguap begitu anggarannya habis. Jika sistem transportasi dan pembuangan akhir kita ke TPA Tamangapa tidak segera dibenahi dan diselaraskan dengan upaya pemilahan di tingkat hulu, maka Kota Makassar tidak sedang menyelesaikan krisis.

"Kita hanya sedang menunda bencana ekologis dengan cara yang lebih rapi, melelahkan warga, dan penuh kepura-puraan," pungkas Mashud Azikin, menyerukan agar ada keselarasan nyata antara apa yang ada di dapur dengan apa yang ada di truk.