Ubah Paradigma Perjuangan, BPP DOB Sodorkan Konsep 'Luwu Raya untuk Indonesia' ke KSP

Intens.id, JAKARTA - Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Luwu Raya kini memasuki babak baru dengan paradigma yang jauh lebih progresif. Tidak lagi sekadar menggemakan narasi pemekaran wilayah demi memperpendek rentang kendali pemerintahan, Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya kini menyodorkan tawaran konkret: Luwu Raya sebagai pilar strategis pembangunan nasional.

Langkah taktis ini ditandai dengan presentasi resmi konsep pembentukan provinsi baru tersebut langsung di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Membawa dokumen bertajuk "Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional", delegasi BPP DOB membedah tuntas potensi ekonomi, posisi geopolitik yang krusial, landasan hukum, hingga kesiapan wilayah calon provinsi baru di utara Sulawesi Selatan tersebut.

Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, menegaskan bahwa audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperbarui argumentasi pembentukan provinsi di tingkat pusat, agar selaras dengan arah pembangunan nasional saat ini.

"Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur," ujar Darwis di Jakarta.

Darwis menambahkan, posisi Luwu Raya kian seksi dalam peta jalan hilirisasi industri mineral karena merupakan salah satu episentrum produksi nikel Indonesia. Belum lagi potensi raksasa di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, hingga energi terbarukan.

Senada dengan hal itu, Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menyebut kehadiran provinsi baru ini justru akan meringankan kerja pemerintah pusat dalam mengoptimalkan potensi daerah.

"Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal," tegas Hasbi, yang juga menjabat sebagai Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan.

Kekuatan Geo-Ekonomi Luwu Raya

Dalam paparan akademik yang disodorkan kepada KSP, calon Provinsi Luwu Raya memproyeksikan gabungan dari empat wilayah eksisting:

• Kabupaten Luwu

• Kabupaten Luwu Utara

• Kabupaten Luwu Timur

• Kota Palopo

Kawasan ini dihuni oleh sekitar 1,23 juta jiwa dan berada di titik silang geopolitik yang strategis karena berbatasan langsung dengan tiga provinsi sekaligus, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Selain ditopang oleh industri nikel skala masif, wilayah ini memiliki kekayaan ekologis yang luar biasa, mulai dari Danau Matano yang merupakan salah satu danau purba dunia, bentang hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan sawit, hingga potensi ekonomi maritim di sepanjang Teluk Bone.

Perjuangan ini sejatinya bukanlah riak instan. Ketua Umum BPP KKLR, H. Arsyad Kasmar, mengingatkan bahwa asa masyarakat Luwu Raya untuk mandiri secara administratif telah dirawat secara konsisten selama lebih dari dua dekade.

Meskipun saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan keran moratorium DOB, Arsyad menegaskan bahwa kesiapan Luwu Raya justru semakin matang dari tahun ke tahun. Kelengkapan administratif terus disempurnakan dan kajian akademis berkala terus diperbarui.

"Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, serta tim akademik hari ini menunjukkan bahwa perjuangan ini adalah kesepakatan kolektif dari akar rumput hingga elite di Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat melihatnya sebagai instrumen pemerataan pembangunan nasional," urai Arsyad.

Langkah diplomasi tingkat tinggi ke KSP ini memperlihatkan soliditas keterwakilan seluruh elemen Luwu Raya. Selain dipimpin oleh H. Arsyad Kasmar dan H. Darwis Ismail, delegasi juga diperkuat oleh:

• Unsur Legislatif: Hj. Asni dan drg. Marji Rumpak (DPRD Sulawesi Selatan), Ahmad Gazali (Ketua DPRD Luwu), Darwis (Ketua DPRD Palopo), serta Hj. Ely Niang (Anggota DPRD Palopo).

• Tokoh & Pengurus: Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Ismi, dan Wais Al Qarni Dasila.

• Tim Akademik: Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam.

Lewat diplomasi berbasis data dan reposisi posisi tawar ini, BPP DOB berharap pemerintah pusat tidak lagi melihat usulan Provinsi Luwu Raya dari kacamata kepentingan politik lokal semata, melainkan sebagai langkah geopolitik krusial demi memperkuat daya saing Indonesia dari belahan timur nusantara. ()*