Tim Pemekaran Temui KSP, Provinsi Luwu Raya Dinilai Strategis bagi Hilirisasi dan Indonesia Timur

Intens.id, JAKARTA – Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Luwu Raya kini memasuki babak baru dengan pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi nasional. Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya secara resmi mempresentasikan konsep pembentukan provinsi tersebut di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2026. Audiensi ini menjadi momentum krusial, menandai pergeseran argumentasi dari sekadar aspirasi pemekaran wilayah menjadi penempatan Provinsi Luwu Raya sebagai pilar penting bagi kepentingan strategis nasional.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi BPP DOB Provinsi Luwu Raya menekankan bahwa kehadiran provinsi baru ini akan berkontribusi signifikan terhadap penguatan hilirisasi industri mineral, peningkatan ketahanan pangan, percepatan pengembangan kawasan timur Indonesia, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik. Paparan yang disampaikan mengangkat tema "Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional," yang secara komprehensif menguraikan potensi ekonomi, posisi geopolitik strategis, landasan hukum yang kuat, hingga kesiapan wilayah calon provinsi dalam menopang agenda pembangunan nasional.

Delegasi BPP DOB Provinsi Luwu Raya dipimpin langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), H. Arsyad Kasmar, bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail. Turut hadir dalam rombongan penting ini adalah Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni, dan drg. Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan. Selain itu, hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang, tim penyusun kajian akademik Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya. Kehadiran lintas elemen ini menunjukkan konsolidasi dan dukungan luas terhadap inisiatif pembentukan provinsi.

H. Darwis Ismail, Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan memperbarui argumentasi pembentukan Provinsi Luwu Raya agar selaras dengan visi pembangunan nasional. "Selama ini, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran semata. Padahal, yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur," tegas Darwis, menandaskan perubahan paradigma dalam perjuangan mereka.

Darwis lebih lanjut memaparkan, Provinsi Luwu Raya memiliki posisi yang krusial dalam agenda hilirisasi nasional, mengingat statusnya sebagai salah satu pusat produksi nikel terbesar di Indonesia. Selain itu, kawasan ini diberkahi dengan potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan energi yang melimpah ruah. Dalam presentasi detail, disampaikan bahwa calon Provinsi Luwu Raya akan meliputi empat wilayah administratif: Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, dengan total jumlah penduduk mencapai sekitar 1,23 juta jiwa. Letak geografisnya yang strategis, berbatasan langsung dengan tiga provinsi lain (Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara), menjadikannya poros konektivitas yang vital di Pulau Sulawesi.

Tak hanya nikel, Luwu Raya juga menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Kawasan ini memiliki Danau Matano, salah satu danau purba dunia yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati endemik, serta hamparan hutan tropis yang luas. Luwu Raya juga merupakan sentra produksi komoditas perkebunan penting seperti kakao dan sawit. Lebih jauh, kawasan pesisir Teluk Bone menawarkan potensi besar untuk pengembangan ekonomi maritim, mulai dari perikanan hingga pariwisata bahari, yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah dan negara.

Ir. Hasbi Syamsu Ali, Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya yang juga Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, menambahkan bahwa pembentukan provinsi baru akan secara signifikan mempercepat efektivitas tata kelola pembangunan di kawasan yang selama ini telah menjadi salah satu penggerak ekonomi utama Sulawesi Selatan. "Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan yang akan mengoptimalkan pengelolaan potensi strategis nasional di kawasan ini. Ini adalah langkah maju untuk efisiensi dan pemerataan," ujarnya, menekankan aspek investasi jangka panjang.

Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade. Konsistensi dan semangat masyarakat Luwu Raya tidak pernah surut, meskipun pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru. Selama kurun waktu tersebut, berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan, kajian akademik diperbarui secara berkala, dan dukungan politik dari berbagai elemen masyarakat terus diperkuat, mencerminkan keseriusan dan persiapan matang.

"Kami datang dengan semangat kolaborasi yang kuat. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan, serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama yang solid dari seluruh masyarakat Luwu Raya. Kami sangat berharap pemerintah pusat dapat melihat inisiatif ini sebagai bagian integral dari strategi pemerataan pembangunan nasional yang lebih luas," pungkas Arsyad, menyoroti dukungan multisegi yang mendasari upaya pemekaran ini.

Audiensi di Kantor Staf Presiden ini menjadi salah satu langkah paling penting dalam rangkaian panjang perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah bergulir sejak awal era reformasi. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek rentang kendali pemerintahan semata, kali ini BPP DOB menghadirkan perspektif yang sama sekali baru. Mereka secara gamblang menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan yang memiliki arti strategis signifikan bagi agenda nasional, terutama dalam mendukung program hilirisasi industri, menjaga ketahanan pangan, memperkuat konektivitas kawasan timur Indonesia, dan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh pelosok negeri. Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi nasional ini, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya diharapkan tidak lagi dipandang sebagai kepentingan lokal semata, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya kolektif untuk memperkuat daya saing dan kemajuan Indonesia melalui pembangunan yang lebih seimbang antarwilayah.