Menyoal PPN Pembalut
POLEMIK pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut perempuan kembali menyita perhatian publik setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengonfirmasi bahwa pembalut tetap dikenai PPN efektif 11 persen berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024.