Menuntaskan Barombong Adalah Bentuk Tanggung Jawab pada 240 M Uang Rakyat
Membangun stadion baru dengan menelantarkan Stadion Barombong yang telah menelan Rp240 miliar adalah bentuk nyata inefisiensi investasi publik, karena kebijakan yang rasional dan bertanggung jawab atas uang rakyat adalah menuntaskan aset yang ada demi masa depan ekonomi Sulawesi Selatan.
intens.id
Oleh : Aditya Putra Asnawing, S.Ak., M.M
Ketua Harian Ikatan Alumni - Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA-ISMEI) SULSELBARTA
Intens.id - Pembangunan infrastruktur olahraga di Sulawesi Selatan harus dilakukan dengan pendekatan yang rasional, efisien, dan berbasis kepentingan jangka panjang masyarakat. Karena itu, secara ekonomi maupun tata kelola pembangunan, penggunaan anggaran APBN untuk melanjutkan proyek Stadion Barombong jauh lebih tepat dibanding membangun ulang stadion baru di kawasan Biringkanaya/GOR Sudiang.
Argumentasinya sangat jelas. Stadion Barombong bukan proyek baru dari nol. Infrastruktur tersebut sudah menelan anggaran sekitar Rp240 miliar dari uang rakyat dan sebagian konstruksi fisiknya telah berdiri. Artinya, negara sebenarnya tinggal menyelesaikan hambatan legalitas dan melanjutkan pembangunan agar aset tersebut dapat segera difungsikan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dalam kajian ekonomi publik, melanjutkan proyek yang sudah berjalan merupakan pilihan yang lebih efisien dibanding memulai proyek baru yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Jika pemerintah tetap membangun stadion baru dengan APBN sekitar Rp674,9 miliar sementara Stadion Barombong dibiarkan mangkrak, maka negara berpotensi mengalami pemborosan anggaran dalam dua bentuk sekaligus: kerugian atas proyek lama yang terbengkalai dan pengeluaran besar untuk pembangunan baru.
Secara akademik, kondisi ini dikenal sebagai inefisiensi investasi publik. Infrastruktur mangkrak akan berubah menjadi dead capital atau modal mati karena tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi. Sisi lain, Infrastruktur yang sudah terbangun sebagian tetap memiliki nilai ekonomi dan nilai aset yang dapat dioptimalkan. Padahal apabila Stadion Barombong dilanjutkan, maka anggaran negara dapat dihemat, waktu pembangunan lebih singkat, dan manfaat ekonomi bisa lebih cepat dirasakan masyarakat. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah menyelesaikan hambatan legalitas lahan dan melanjutkan pembangunan hingga stadion dapat difungsikan secara maksimal.
Selain itu, penggunaan APBN untuk menyelesaikan Stadion Barombong justru lebih mencerminkan prinsip keberlanjutan pembangunan (sustainable development policy). Negara tidak memulai dari awal, melainkan mengoptimalkan aset yang sudah ada agar investasi publik sebelumnya tidak sia-sia.
Jika Stadion Barombong selesai, maka dampak ekonominya akan sangat besar bagi Sulawesi Selatan, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, menghidupkan sektor UMKM, meningkatkan aktivitas pariwisata olahraga (sport tourism), membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui event olahraga dan hiburan berskala nasional.
Karena itu, langkah yang lebih bijak dan berpihak pada kepentingan rakyat adalah menjadikan anggaran APBN sebagai solusi untuk menuntaskan proyek Stadion Barombong, bukan membangun ulang stadion baru di lokasi lain. Sebab esensi pembangunan bukan sekadar menghadirkan proyek baru, tetapi memastikan setiap rupiah uang negara menghasilkan manfaat nyata, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Stadion Barombong tidak boleh menjadi simbol kegagalan tata kelola pembangunan daerah, melainkan harus dituntaskan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap uang rakyat dan masa depan ekonomi Sulawesi Selatan.