HNSI Sulawesi Selatan Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Turunkan Harga BBM Khusus Nelayan
Intens.id, Makassar - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus bagi nelayan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang memberikan keberpihakan nyata kepada masyarakat nelayan sekaligus memperkuat sektor perikanan nasional.
Ketua DPD HNSI Sulawesi Selatan, H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si, menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan membantu menekan biaya operasional melaut yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar bagi nelayan.
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah:
* Kapal perikanan di bawah 30 GT memperoleh BBM bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter.
* Kapal perikanan berukuran 30 GT hingga 200 GT memperoleh harga khusus sebesar Rp15.000 per liter, turun signifikan dari harga sebelumnya yang mencapai Rp21.300 per liter.
Menurut HNSI Sulawesi Selatan, penurunan harga BBM ini akan meningkatkan efisiensi biaya operasional, memperkuat daya saing usaha perikanan tangkap, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan hasil perikanan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat pesisir.
HNSI Sulawesi Selatan juga berharap implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di seluruh daerah, sehingga seluruh nelayan yang berhak dapat memperoleh manfaat secara mudah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“HNSI Sulawesi Selatan mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang telah menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan. BBM merupakan kebutuhan utama dalam aktivitas penangkapan ikan, sehingga penurunan harga ini akan memberikan ruang bagi nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya,” ujar H. Andi Iwan Darmawan Aras.
DPD HNSI Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal berbagai kebijakan yang mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan serta peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.