Hanif Faisol Ajak GEMABUDHI Jadikan Ketahanan Pangan sebagai Pilar Ketahanan Nasional

Intens.id, Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol, S.Hut., M.P., menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan produksi pertanian, melainkan merupakan salah satu fondasi utama Ketahanan Nasional Hal tersebut disampaikan Hanif dalam sesi materi Pelatihan Kader Nasional GEMABUDHI bertema “Tata Kelola Ketahanan Pangan sebagai Ketahanan Nasional Bangsa” yang berlangsung di Jakarta, Pada Hari Sabtu (25/07/2026).

Dalam sesi tersebut, peserta diajak memahami keterkaitan antara ketahanan pangan, kemandirian nasional, kedaulatan kebijakan, stabilitas ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta kemampuan negara menghadapi berbagai krisis.

‎“Ketahanan pangan adalah ketahanan nasional,” menjadi salah satu pesan utama yang ditekankan dalam pemaparan tersebut.

Hanif menjelaskan bahwa ketahanan pangan memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar kemampuan suatu negara menyediakan bahan makanan. Ketersediaan pangan, keterjangkauan, keamanan, kualitas, distribusi, hingga kemampuan masyarakat mengakses pangan merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan yang saling berkaitan.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal strategis yang besar untuk membangun ketahanan pangan nasional. Kekayaan biodiversitas, wilayah tropis, sumber daya air, hutan, lahan, laut, serta ekosistem gambut dan mangrove menjadi potensi yang dapat mendukung pembangunan pangan secara berkelanjutan.

Namun, potensi tersebut harus diikuti dengan tata kelola yang efektif dan berintegritas. Besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kemandirian pangan nasional. Ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi melalui penguatan produksi, distribusi, kelembagaan, dan kebijakan pangan.

Dalam pemaparannya, Hanif menekankan bahwa pangan tidak dapat hanya dilihat dari perspektif produksi. Persoalan pangan juga berkaitan dengan distribusi, keterjangkauan, kualitas, tata ruang, lingkungan, kelembagaan, serta integritas dalam pengelolaannya.

Ia menjelaskan bahwa kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan merupakan aspek yang saling berkaitan. Kemandirian pangan menekankan kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan melalui kekuatan sendiri. Sementara kedaulatan pangan berkaitan dengan kemampuan negara menentukan kebijakan pangan berdasarkan kepentingan nasional.

Adapun ketahanan pangan mencerminkan kemampuan negara untuk memastikan pangan tersedia, aman, berkualitas, terjangkau, dan dapat diakses masyarakat, termasuk ketika menghadapi krisis maupun gangguan terhadap rantai pasok global.

Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi salah satu pelajaran penting mengenai pentingnya kemandirian pangan. Ketika krisis terjadi, setiap negara cenderung memprioritaskan kebutuhan domestiknya masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan penuh terhadap pasokan dari negara lain dapat menjadi kerentanan strategis bagi suatu negara.

Karena itu, Hanif menekankan pentingnya tata kelola pangan melalui pendekatan lintas sektor. Ketahanan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian atau satu institusi, melainkan membutuhkan koordinasi antara sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan dan perikanan, gizi, distribusi, koperasi, hingga pembangunan daerah.

Penguatan ketahanan pangan juga perlu diterjemahkan ke dalam aksi nyata di tingkat daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi sumber daya, kondisi sosial, serta daya dukung lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pangan nasional perlu diimplementasikan melalui strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.

‎Selain peningkatan produksi, strategi ketahanan pangan juga perlu mencakup peningkatan produktivitas lahan, efisiensi distribusi, diversifikasi pangan, pemanfaatan teknologi, penguatan petani, serta pengembangan ekonomi desa.

Dalam konteks tersebut, desa dan koperasi dinilai memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ketahanan pangan. Penguatan ekonomi desa dapat memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tambah produk, mengurangi ketergantungan terhadap perantara, serta memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama dalam sistem ekonomi dan pangan.

Namun, pembangunan ketahanan pangan tidak akan berjalan optimal tanpa integritas dan tata kelola yang baik. Hanif menekankan bahwa tantangan Indonesia bukan semata-mata terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada bagaimana seluruh potensi tersebut dikelola secara efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

‎“Indonesia memiliki banyak hal yang dibutuhkan untuk menjadi negara yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh potensi tersebut dikelola dengan tata kelola yang baik dan integritas,” menjadi salah satu pesan penting dalam sesi tersebut.

‎Bagi generasi muda, khususnya kader GEMABUDHI, isu ketahanan pangan perlu dipahami sebagai bagian dari wawasan kebangsaan. Generasi muda tidak hanya dituntut memahami persoalan pangan secara teoritis, tetapi juga mampu membawa pengetahuan tersebut ke daerah masing-masing dan mendorong lahirnya solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketahanan pangan juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai isu strategis, mulai dari perubahan iklim, ekonomi, tata ruang, teknologi, kesejahteraan petani, hingga keberlanjutan pembangunan. Karena itu, pemahaman terhadap isu pangan perlu dibangun secara komprehensif dan lintas sektor.

‎Pelatihan Kader Nasional GEMABUDHI menjadi salah satu ruang untuk memperkuat pemahaman tersebut. Kaderisasi tidak hanya diarahkan untuk membentuk individu dengan kapasitas intelektual, tetapi juga generasi yang mampu memahami persoalan bangsa secara utuh, berpikir kritis, menjunjung tinggi integritas, serta menghadirkan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan sekadar tentang bagaimana menghasilkan lebih banyak pangan. Ketahanan pangan juga berbicara tentang bagaimana sebuah bangsa mampu mengelola sumber daya, melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan, dan memastikan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas generasi muda menjadi bagian penting dari agenda ketahanan nasional. Sebab, masa depan ketahanan pangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibangun hari ini, tetapi juga oleh kualitas generasi yang akan mengelola dan melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan.