Sederhana Mengabarkan Versi penuh
Pendidikan

Gaji Guru Honorer Diduga Dipotong, PMII Bulukumba Sentil Dinas Pendidikan: Jangan Tutup Mata!

Oleh Syahrul 10 Oct 2026 00:37 3 menit baca
BULUKUMBA — Di balik pengabdian para guru honorer yang setiap hari berdiri di ruang kelas, tersimpan persoalan yang kini menjadi sorotan. Dugaan pemotongan gaji sejumlah guru honorer oleh salah satu yayasan di lingkungan pendidikan Kabupaten Bulukumba memantik keresahan sekaligus mendorong Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba turun ke jalan, Jumat (9/10/2026).

Melalui aksi demonstrasi yang berlangsung di Perempatan Teko dan di depan Gedung Ammatoa, PMII Bulukumba menyuarakan tuntutan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sekadar menerima laporan, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk menelusuri persoalan yang dikeluhkan para tenaga pendidik.

Bagi PMII, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut angka yang tertera dalam daftar penggajian. Lebih dari itu, dugaan pemotongan gaji selama beberapa bulan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan hak guru honorer serta kejelasan pelayanan di lingkungan pendidikan. Mereka menilai, setiap persoalan yang menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik perlu mendapat perhatian serius, bukan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.

Berdasarkan hasil investigasi dan data yang dihimpun, PMII Cabang Bulukumba mengaku menemukan indikasi dugaan pemotongan gaji terhadap sejumlah guru honorer di salah satu yayasan. Selain persoalan penggajian, mahasiswa juga menyoroti pelayanan yang dinilai belum jelas dan disebut menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik.

Sekretaris Cabang PMII Bulukumba, Irfan Zaid, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mengevaluasi kinerja jajarannya sekaligus memberikan kejelasan terhadap berbagai persoalan yang berkembang.

Menurut Irfan, dugaan pemotongan gaji yang disebut berlangsung selama beberapa bulan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Ia meminta pihak terkait membuka ruang klarifikasi, menelusuri fakta, serta memastikan hak-hak guru honorer tidak terabaikan.

“Olehnya itu, kami meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan perhatian serius serta mengevaluasi jajarannya dalam waktu dekat. Jika gerakan kami tidak diindahkan, kami akan kembali melakukan aksi lanjutan di depan Gedung Ammatoa,” tegasnya.

Di tengah riuhnya seruan mahasiswa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Andi Buyung, menerima langsung aspirasi yang disampaikan massa PMII. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan sekaligus meminta penjelasan atas dugaan persoalan yang terjadi di lingkungan yayasan.

Andi Buyung menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya dugaan pemotongan gaji guru honorer tersebut. Ia menjelaskan bahwa persoalan itu berkaitan dengan urusan internal yayasan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa apabila dugaan pemotongan tersebut terbukti benar, uang yang dipotong harus dikembalikan melalui pihak yayasan.

Sebagai tindak lanjut, Andi Buyung menyampaikan rencana pemanggilan seluruh yayasan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalani evaluasi serta memberikan penjelasan mengenai dugaan pemotongan gaji guru honorer.

“Dalam waktu dekat ini seluruh yayasan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dipanggil untuk dilakukan evaluasi dan mempertanyakan soal dugaan pemotongan gaji honorer tersebut,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi PMII Bulukumba yang telah membawa persoalan tersebut ke ruang publik. Menurutnya, aspirasi mahasiswa menjadi perhatian bagi dinas untuk melakukan evaluasi terhadap persoalan yang dilaporkan, baik yang berkaitan dengan yayasan maupun pelayanan di lingkungan pendidikan.

Kini, perhatian tertuju pada langkah konkret yang akan diambil setelah aksi berlangsung. Pemanggilan yayasan dan evaluasi yang dijanjikan diharapkan tidak berhenti sebagai respons sesaat terhadap tekanan demonstrasi, melainkan menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan secara terang, memastikan hak guru honorer terlindungi, dan memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan.

Bagi PMII Bulukumba, perjuangan belum selesai hanya karena aspirasi telah diterima. Mereka menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan tindak lanjut dari pihak terkait.

Sebab, ketika kesejahteraan guru dipertanyakan, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan, melainkan keterbukaan, tanggung jawab, dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Topik terkait
PMII BULUKUMBA DINAS PENDIDIKAN HONORER