Intens.id, Jambi - Proyek pembangunan Islamic Center Provinsi Jambi menuai sorotan tajam terkait dugaan kurangnya transparansi dari pihak pelaksana. Inisiator Hijrah Milenial Jambi, Jamil Amrullah, se...
Jalurdua.com
Intens.id, Jambi - Proyek pembangunan Islamic Center Provinsi Jambi menuai sorotan tajam terkait dugaan kurangnya transparansi dari pihak pelaksana. Inisiator Hijrah Milenial Jambi, Jamil Amrullah, secara terbuka mengkritik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Muzakkir, dan mendesaknya untuk membuka data lengkap proyek tersebut kepada publik.
Menurut Jamil, yang akrab disapa Cak Jamil, Dinas PUPR di bawah kepemimpinan Muzakkir dinilai telah gagal menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (
good governance). Ia menyebut bahwa hingga saat ini, tidak ada kejelasan informasi mengenai sejumlah aspek krusial proyek tersebut, di antaranya:
- Detail anggaran serta potensi perubahannya.
- Proses tender dan pihak pelaksana proyek.
- Progres dan kualitas pembangunan di lapangan.
- Mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
"Kalau bangunan megah tapi dibangun di atas ketidaktransparanan dan ketertutupan, itu bukan rumah ibadah, tapi simbol penghinaan terhadap amanah rakyat dan nilai Islam!" tegas Cak Jamil dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan, sebagai sebuah pusat kegiatan Islam, proyek Islamic Center seharusnya menjadi lambang kemuliaan dan keterbukaan, bukan proyek yang terkesan tertutup dan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kadis PUPR Jambi untuk segera bertindak transparan.
"Kami mendesak Kadis PUPR Provinsi Jambi untuk segera buka data ke publik! Kalau tidak, kami anggap ada aroma busuk dalam proyek ini. Kami tidak akan diam. Akan kami kawal, akan kami bongkar!" serunya.
Lebih lanjut, Cak Jamil menegaskan bahwa jika tuntutan transparansi ini tidak dipenuhi, pihaknya mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan.
"Kalau Muzakkir tidak ingin terbuka dengan publik dan media, kami mendorong KPK dan Kejaksaan untuk segera memanggilnya. Mungkin setelah itu barulah Muzakkir mau bicara terbuka soal proyek ini?" ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan sebuah peringatan keras agar aspirasi publik tidak diabaikan.
"Jangan biarkan proyek masjid jadi proyek bancakan. Jika suara rakyat diabaikan, maka jangan salahkan jika gelombang perlawanan akan datang!" pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Provinsi Jambi maupun Kepala Dinas, Muzakkir, belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilayangkan tersebut.