Dari Kebijakan Sektoral Menuju Policy Integration: Akselerasi Pembangunan SDM di Kabupaten Pangk

Oleh: Ahmad Armin

 

Pembangunan sumber daya manusia sering kali dibicarakan melalui dua agenda besar: pendidikan dan ketenagakerjaan. Keduanya memiliki tujuan yang tampak berbeda. Pendidikan berurusan dengan akses, proses pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan capaian pendidikan. Sementara ketenagakerjaan berhubungan dengan pelatihan, kesempatan kerja, produktivitas, dan kondisi pasar kerja. Namun, bagi masyarakat, pendidikan dan pekerjaan sesungguhnya bukan dua perjalanan yang terpisah.

Seseorang menempuh pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi tersebut kemudian dikembangkan dan digunakan dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. Karena itu, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak cukup diukur dari semakin tingginya capaian pendidikan, tetapi juga dari kemampuan sistem pembangunan menghubungkan pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang produktif.

Persoalannya, hubungan yang secara substantif sangat dekat itu sering kali berhadapan dengan tata kelola pemerintahan yang bersifat sektoral. Pendidikan dan ketenagakerjaan memiliki institusi, kewenangan, program, instrumen, serta sumber daya masing-masing. Padahal, tujuan keduanya saling berkaitan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Dokumen penelitian yang menjadi dasar tulisan ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan koordinasi administratif, tetapi juga dengan bagaimana tujuan, instrumen, aktor, dan proses kebijakan lintas sektor dapat saling dihubungkan.  Di sinilah Policy Integration menjadi penting.

Ketika Tujuan Bersama Dikelola Secara Sektoral

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep, memberikan konteks yang relevan untuk melihat persoalan tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia telah ditempatkan sebagai salah satu arah pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan, pendidikan dan ketenagakerjaan sama-sama memperoleh perhatian melalui agenda pemenuhan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penyediaan lapangan kerja. Artinya, secara tujuan pembangunan, kedua sektor tersebut memiliki titik temu yang kuat. Namun pada tingkat pelaksanaan, pendidikan dan ketenagakerjaan tetap dikembangkan melalui kebijakan dan program pada bidang masing-masing.

Pada sektor pendidikan terdapat persoalan anak tidak sekolah, pemerataan guru, peningkatan capaian pendidikan, serta perluasan layanan hingga wilayah kepulauan. Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah mengembangkan berbagai upaya peningkatan kompetensi dan akses kerja, antara lain melalui Rumah Siap Kerja, dukungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta job fair.

Keberadaan berbagai program tersebut tentu penting. Namun banyaknya program pada masing-masing sektor belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan telah terintegrasi. Pertanyaan yang lebih mendasar justru terletak pada keterhubungan antarkebijakan.

Apakah perencanaan pendidikan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan kompetensi masyarakat dan dunia kerja? Apakah informasi mengenai pasar kerja menjadi bagian dari perencanaan pengembangan keterampilan? Apakah program pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan menggunakan data yang saling terhubung? Apakah target, anggaran, dan instrumen kebijakan pada masing-masing sektor diarahkan pada tujuan pembangunan sumber daya manusia yang sama? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa pembahasan dari sekadar “apa program yang tersedia” menuju “bagaimana kebijakan yang berbeda bekerja secara terhubung”.

Policy Integration perlu dibedakan dari pemahaman koordinasi yang terlalu sederhana. Pertemuan antarinstansi, pembentukan tim, atau keberadaan forum koordinasi memang dapat menjadi bagian dari proses integrasi, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa integrasi kebijakan telah terjadi.

Dalam perspektif Policy Integration, perhatian diarahkan pada bagaimana tujuan kebijakan diselaraskan, instrumen dihubungkan, kewenangan dikoordinasikan, informasi dipertukarkan, sumber daya digunakan, dan keputusan lintas sektor dibangun untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu, tantangan pembangunan SDM di Pangkep bukan semata-mata apakah Dinas Pendidikan memiliki program pendidikan atau apakah perangkat daerah yang menangani ketenagakerjaan memiliki program pelatihan dan penempatan kerja.

Persoalan yang lebih penting adalah apakah berbagai program tersebut membentuk satu rangkaian kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang saling mendukung. Inilah yang membedakan pendekatan sektoral dengan Policy Integration. Pendekatan sektoral berangkat dari batas-batas kewenangan masing-masing organisasi. Sebaliknya, Policy Integration berangkat dari persoalan publik yang harus diselesaikan bersama, meskipun kewenangannya tersebar pada beberapa sektor.

Urgensi keterhubungan kebijakan juga dapat dilihat dari perkembangan indikator pembangunan daerah. Data yang digunakan dalam rancangan penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkep meningkat dari 73,87 pada 2024 menjadi 74,62 pada 2025. Harapan Lama Sekolah tercatat 12,94 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas sebesar 8,48 tahun. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,99 persen, tetapi sebagian besar penduduk bekerja masih berada pada sektor informal dan tingkat kemiskinan mencapai 12,41 persen.  Indikator tersebut tidak seharusnya dibaca secara terpisah.

Peningkatan capaian pendidikan merupakan perkembangan penting, tetapi pembangunan SDM tidak berhenti pada berapa lama seseorang bersekolah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kompetensi yang diperoleh dapat digunakan, dikembangkan, dan dihubungkan dengan pekerjaan yang produktif.

Demikian pula tingkat pengangguran yang relatif rendah tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan ketenagakerjaan. Jenis pekerjaan, tingkat produktivitas, sektor tempat masyarakat bekerja, dan peluang peningkatan kesejahteraan juga perlu menjadi perhatian.

Kondisi geografis Pangkep menambah kompleksitas tersebut. Wilayah daratan dan kepulauan menghadirkan tantangan berbeda terhadap akses pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. Karena itu, kebijakan pembangunan SDM membutuhkan kemampuan pemerintah untuk menghubungkan persoalan pendidikan, keterampilan, ketenagakerjaan, wilayah, dan kesempatan ekonomi secara lebih terpadu.

Policy Integration tidak terjadi secara otomatis hanya karena beberapa sektor memiliki tujuan yang sama. Integrasi membutuhkan kapasitas pemerintah untuk membangun keterhubungan tersebut. Dalam rancangan penelitian mengenai keterhubungan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan di Pangkep, kapasitas integratif pemerintah daerah dianalisis melalui tiga dimensi: program, proses, dan politik. 

Dimensi program berkaitan dengan sejauh mana tujuan, program, instrumen, anggaran, regulasi, dan desain kelembagaan pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dapat saling mendukung. Dimensi proses berkaitan dengan bagaimana koordinasi berlangsung dalam pelaksanaan kebijakan, bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana informasi dipertukarkan, bagaimana partisipasi dibangun, dan bagaimana monitoring serta evaluasi dilakukan. Sementara dimensi politik mengingatkan bahwa integrasi kebijakan juga membutuhkan komitmen politik, kepemimpinan, dukungan kewenangan, penyediaan sumber daya, dan keberlanjutan agenda lintas sektor.

Kerangka tersebut juga menempatkan koordinasi dan koherensi, akuntabilitas dan legitimasi, ketersediaan sumber daya, serta arsitektur kelembagaan sebagai kondisi penting yang memengaruhi kapasitas integratif pemerintah. Dengan demikian, Policy Integration bukan sekadar persoalan teknis birokrasi. Ia juga merupakan persoalan kelembagaan, sumber daya, kepemimpinan, dan komitmen untuk menjadikan tujuan bersama lebih penting daripada batas-batas sektoral.

Pangkep tidak harus menghilangkan pembagian kewenangan antara pendidikan dan ketenagakerjaan. Pembagian fungsi tetap diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang dibutuhkan adalah memastikan bahwa pembagian tersebut tidak menghasilkan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.

Integrasi dapat dimulai dari hal yang sangat mendasar: membangun keselarasan tujuan pembangunan SDM, memperkuat penggunaan data lintas sektor, menghubungkan perencanaan pendidikan dengan kebutuhan pengembangan keterampilan, mempertemukan pelatihan dengan perkembangan kesempatan kerja, serta membangun mekanisme evaluasi yang tidak hanya menilai keberhasilan masing-masing program. Dengan cara itu, pertanyaan kebijakan tidak lagi berhenti pada “berapa banyak kegiatan pendidikan yang dilaksanakan?” atau “berapa banyak pelatihan tenaga kerja yang diberikan?”. Pertanyaannya berkembang menjadi: apakah seluruh intervensi tersebut membentuk jalur pembangunan SDM yang lebih terhubung?

Hal ini penting karena keberadaan regulasi, forum koordinasi, program bersama, maupun lembaga pengoordinasi belum otomatis menunjukkan terwujudnya integrasi kebijakan. Yang harus dilihat adalah apakah terdapat keselarasan tujuan, keterhubungan instrumen, koordinasi dalam pengambilan keputusan, pembagian kewenangan, penggunaan sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor.  Pada titik inilah Policy Integration menjadi relevan bagi pembangunan Pangkep.

Pendidikan yang semakin baik perlu bertemu dengan sistem pengembangan keterampilan yang responsif. Pengembangan keterampilan perlu bertemu dengan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan ketenagakerjaan perlu terhubung dengan dinamika pendidikan dan karakteristik ekonomi daerah. Sementara perencanaan pembangunan perlu menjadi ruang yang menghubungkan seluruh agenda tersebut.

Pembangunan sumber daya manusia pada akhirnya bukan sekadar kumpulan program dari beberapa perangkat daerah. Ia merupakan proses panjang yang menghubungkan pendidikan, kompetensi, pekerjaan, produktivitas, dan kesejahteraan. Karena itu, tantangan ke depan bukan hanya memperkuat kebijakan pendidikan atau memperbanyak program ketenagakerjaan secara terpisah. Tantangan yang lebih mendasar adalah membangun kapasitas pemerintah daerah untuk mengintegrasikan keduanya.

Pangkep membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan yang baik pada masing-masing sektor. Pangkep membutuhkan Policy Integration agar pendidikan, pengembangan keterampilan, dan ketenagakerjaan bergerak dalam satu arah pembangunan sumber daya manusia.