BPP DOB Luwu Raya Matangkan Strategi di Jakarta, Perjuangan Provinsi Baru Kian Terarah

Intens.id, Jakarta – Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya, yang dikenal sebagai tim pemekaran, terus mematangkan langkah strategis dalam perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Setelah merampungkan serangkaian konsolidasi penting dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan di Tana Luwu, BPP DOB kini membawa laporan perkembangan dan merumuskan strategi lanjutan di ibu kota, Jakarta. Langkah ini menandai fase krusial dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat Luwu Raya untuk memiliki provinsi sendiri.

Pertemuan koordinasi tersebut berlangsung di Sekretariat BPP DOB Luwu Raya, yang berlokasi di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu, 1 Juli 2026. Momen penting ini dihadiri oleh jajaran kunci, termasuk Ketua BPP DOB Luwu Raya, H. Darwis Ismail, dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPP KKLR), H. Arsyad Kasmar. Turut hadir pula Sekretaris BPP DOB Luwu Raya, Imran Nating, beserta sejumlah pengurus lainnya, menunjukkan komitmen kolektif dari berbagai elemen dalam mengawal perjuangan ini.

H. Darwis Ismail, Ketua BPP DOB Luwu Raya, menjelaskan bahwa pertemuan di Jakarta ini merupakan bagian integral dari mekanisme koordinasi organisasi yang telah terencana. "Rapat ini kami laksanakan dalam rangka berkoordinasi dengan Ketua Umum KKLR sekaligus melaporkan progres kegiatan BPP," ujar Darwis. Ia menambahkan, agenda pertemuan juga mencakup pemaparan rencana-rencana strategis ke depan yang akan dilaksanakan dalam mengawal upaya pembentukan tidak hanya Provinsi Luwu Raya, tetapi juga Kabupaten Luwu Tengah, sebagai satu paket kebijakan pemekaran yang saling terkait.

Menurut Darwis, diskusi yang berlangsung sangat konstruktif dan membuahkan sejumlah kesepakatan penting. Kesepakatan ini mencakup strategi lanjutan yang akan menjadi pedoman bagi BPP DOB dalam mengawal perjuangan pemekaran ke depan. "Alhamdulillah, dalam rapat tersebut disepakati beberapa strategi ke depan. Insya Allah seluruh agenda yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan lancar," ungkap Darwis dengan optimis.

Dalam kesempatan tersebut, H. Darwis Ismail juga tidak lupa mengajak seluruh "Wija to Luwu", sebutan untuk masyarakat keturunan Luwu, untuk terus memberikan dukungan moral dan doa. Dukungan ini dianggap krusial agar cita-cita luhur untuk menghadirkan Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah dapat segera terwujud. "Kami mengharapkan dukungan dan doa seluruh masyarakat Luwu Raya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama menjadi kenyataan," pungkasnya, menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Pertemuan di Jakarta ini merupakan kelanjutan dari serangkaian konsolidasi intensif yang telah dilakukan BPP DOB Provinsi Luwu Raya dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, tim pemekaran telah aktif menjalin silaturahmi dan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di kawasan Tana Luwu. Ini meliputi Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Luwu Timur. Selain itu, tim juga telah melakukan audiensi penting dengan Datu Luwu di Istana Kedatuan Luwu, simbol persatuan dan kebudayaan masyarakat Luwu.

Agenda-agenda konsolidasi di Tana Luwu tersebut difokuskan untuk memperkuat dukungan politik dari pemerintah daerah, membangun kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan, sekaligus menuntaskan berbagai dokumen administratif yang esensial dalam proses pembentukan daerah otonom baru. Upaya ini menunjukkan komitmen BPP DOB dalam menyiapkan seluruh persyaratan dari tingkat lokal sebelum melangkah ke jenjang pusat.

Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, sebelumnya telah menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar inisiatif segelintir orang, melainkan merupakan agenda kolektif seluruh masyarakat Tana Luwu. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif tanpa terkecuali, mengingat tujuan pemekaran ini adalah demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Meskipun pemerintah pusat saat ini masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru, BPP DOB memilih untuk tetap memperkuat konsolidasi dan persiapan. Fokus perjuangan saat ini diarahkan pada penyempurnaan seluruh persyaratan yang menjadi kewenangan daerah. Ini mencakup penguatan dukungan dari pemerintah daerah, penyelesaian dokumen administratif yang komprehensif, serta menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat regional maupun nasional. Strategi ini menunjukkan bahwa BPP DOB tidak berdiam diri, melainkan memanfaatkan masa moratorium untuk mempersiapkan diri secara optimal.

BPP DOB Provinsi Luwu Raya sendiri merupakan tim kerja resmi yang dibentuk secara kolaboratif oleh BPP KKLR dan Kedatuan Luwu. Mandat utama dari badan pekerja ini adalah mengoordinasikan seluruh tahapan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya beserta Kabupaten Luwu Tengah sebagai satu paket kebijakan pemekaran. Keberadaan badan pekerja ini menjadi wadah konsolidasi lintas elemen yang vital dalam memastikan bahwa perjuangan tetap berjalan secara terarah, terukur, dan senantiasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan dukungan yang luas.