Intens.id, Yogyakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan pernyataan penting mengenai kesehatan demokrasi di Indonesia. Saat menghadiri acara Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Kamis (15/1/2026).
JK menekankan bahwa sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan merupakan instrumen vital yang tidak boleh hilang dalam sistem kenegaraan yang demokratis.
Kehadiran Jusuf Kalla di tengah civitas akademika UGM ini bukan sekadar bentuk penghormatan seremonial, melainkan juga bentuk dukungan terhadap integritas akademik.
JK menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi Prof. Zainal Arifin Mochtar, yang selama ini dikenal sebagai pakar hukum tata negara yang vokal.
Menurut JK, pemikiran-pemikiran yang selama ini dilontarkan Zainal, baik di dalam ruang kelas maupun melalui opini publik, memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan masyarakat dan menjaga arah bangsa tetap pada jalur yang benar.
Dalam sesi wawancara dengan awak media, Jusuf Kalla secara khusus menyoroti keterkaitan antara kritik dan kemajuan bangsa. Ia menegaskan bahwa kritik seharusnya dipandang sebagai kontribusi positif untuk perbaikan tata kelola negara, bukan sebagai ancaman.
“Harapan saya, pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan tadi dan juga sebelumnya tentu bermanfaat bagi kita semua. Ini penting untuk memastikan demokrasi kita tetap bekerja di jalur yang tepat demi kemajuan Indonesia,” ujar JK dengan lugas.
Lebih lanjut, tokoh nasional yang akrab disapa Daeng Ucu ini menanggapi pertanyaan mengenai reputasi Prof. Zainal yang kerap melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan negara.
Jusuf Kalla berpendapat bahwa di dalam negara demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dan para wakilnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan adalah sebuah keharusan. Baginya, menyampaikan kritik apabila terjadi ketidaksesuaian adalah bentuk tanggung jawab moral demi kepentingan rakyat banyak.
JK juga menitikberatkan pada peran strategis kaum intelektual dan akademisi dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, kampus harus menjadi benteng pemikiran kritis yang konstruktif.
Perbaikan tata kelola negara seringkali berawal dari diskusi-diskusi akademik yang jujur dan transparan. Oleh karena itu, pengukuhan gelar Guru Besar ini diharapkan menjadi momentum bagi para akademisi lain untuk tidak ragu dalam menyuarakan kebenaran ilmiah demi kepentingan publik.
Acara yang berlangsung khidmat di lingkungan Kampus UGM Yogyakarta tersebut dihadiri oleh jajaran tokoh nasional, praktisi hukum, serta kolega akademisi.
Suasana hangat menyelimuti prosesi pengukuhan, menandai babak baru bagi Prof. Zainal Arifin Mochtar dalam mengabdikan ilmu dan pemikirannya bagi dunia hukum di Indonesia. Pesan kuat dari Jusuf Kalla di akhir acara menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mendengarkan dan mengolah kritik menjadi sebuah perbaikan.
